Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aksi Beri Gelar "Bapak Anti-Demokrasi" untuk SBY Ditunda Selasa Pagi

Kompas.com - 29/09/2014, 19:19 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kelompok Masyarakat Penolak Pilkada Tak Langsung mengundur aksi yang sedianya dilakukan pada Selasa (30/9/2014) dini hari, yakni menyambut kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Rencananya, dalam aksi itu, mereka akan memberikan gelar "Bapak Anti-Demokrasi" kepada SBY.

Koordinator aksi, Syafti Hidayat, mengatakan, aksi diundur menjadi Selasa pagi.

"Kami undur aksinya di depan Istana Negara, Selasa besok pukul 10.00 WIB pagi," ujar Syafti kepada Kompas.com, Senin (29/9/2014) sore.

Namun, ia mengatakan, aksi pemberian gelar kepada SBY ini akan tetap dilakukan sebagai respons terhadap ambiguitas posisi SBY dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

SBY dianggap menjadi penyebab lolosnya mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang disahkan DPR pada 26 September lalu. 

Dari Istana, kata Syafti, aksi akan dilanjutkan ke Kantor Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Pengunjuk rasa juga akan menyampaikan penolakannya terhadap wacana SBY menjadi calon sekretaris jenderal PBB atau lembaga internasional lain. 

Sebelumnya, aksi merespons sikap Demokrat terkait RUU Pilkada juga dilakukan sejumlah warga Indonesia di Washington DC. Mereka berunjuk rasa di depan hotel tempat Presiden SBY menginap. (Baca: SBY Didemo Warga Indonesia di Washington DC).

Setelah pengesahan RUU Pilkada, SBY dan Partai Demokrat dikecam publik. Publik kesal dengan sikap Fraksi Demokrat yang memilih walk out sebelum voting. Padahal, SBY dan Demokrat mengaku mendukung pilkada langsung dengan syarat adanya perbaikan mekanisme.

Dampak dari walk out itu, pendukung pilkada langsung pun kalah jumlah suara dibandingkan Koalisi Merah Putih yang mendukung agar pilkada lewat DPRD, seperti masa Orde Baru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi 'Online' Sebaiknya Diperberat

Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi "Online" Sebaiknya Diperberat

Nasional
KPK Panggil Lagi Staf Hasto Jadi Saksi Kasus Harun Masiku Besok

KPK Panggil Lagi Staf Hasto Jadi Saksi Kasus Harun Masiku Besok

Nasional
TNI Ungkap Ancaman Pidana bagi Prajurit yang Terlibat Judi 'Online'

TNI Ungkap Ancaman Pidana bagi Prajurit yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Gebrakan Satgas Judi 'Online' Dinantikan, Diharap Tak Sekadar Retorika

Gebrakan Satgas Judi "Online" Dinantikan, Diharap Tak Sekadar Retorika

Nasional
Gugat ke MK soal Usia Calon Kepala Daerah, 2 Mahasiswa Ini Minta Jokowi Dipanggil

Gugat ke MK soal Usia Calon Kepala Daerah, 2 Mahasiswa Ini Minta Jokowi Dipanggil

Nasional
Satgas Judi 'Online' Diharap Bersikap Tegas dan Tak Blunder

Satgas Judi "Online" Diharap Bersikap Tegas dan Tak Blunder

Nasional
PPATK: Ada Uang Terkait Judi 'Online' Mengalir ke 20 Negara, Mayoritas di Asia Tenggara

PPATK: Ada Uang Terkait Judi "Online" Mengalir ke 20 Negara, Mayoritas di Asia Tenggara

Nasional
LPSK Belum Lindungi Saksi dan Keluarga Korban Kasus Pembunuhan 'Vina Cirebon'

LPSK Belum Lindungi Saksi dan Keluarga Korban Kasus Pembunuhan "Vina Cirebon"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com