Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Demokrat Usut Inisiator "Walk Out"

Kompas.com - 27/09/2014, 22:52 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com 
— Partai Demokrat tengah melakukan investigasi untuk mengusut inisiator walk out saat rapat paripurna di DPR RI terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang Pilkada.

Setelah mayoritas anggota Fraksi Demokrat walk out, hasil voting menyetujui bahwa pilkada menjadi lewat DPRD yang saat ini memicu kritik.

Terkait hal itu, anggota Dewan Pembina Fraksi Demokrat Hayono Isman mengaku tidak mau menerka hasil investigasi yang dilakukan internal partainya. Ia mengatakan, hasil investigasi itu akan dilaporkan ke Dewan Kehormatan Partai Demokrat.

"Saya tidak mau berandai-andai. Kalau nanti dari kita hasilnya macam-macam," kata Hayono di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (27/9/2014).

Hayono menuturkan, partainya telah memberikan tugas pengusutan itu kepada Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin. Menurut dia, agar hasilnya tepat, lebih baik menunggu pengumuman dari Amir Syamsuddin.

"Kita lihat saja nanti hasil pengusutan supaya jelas hasilnya," tutur Hayono.

Seperti diberitakan, Partai Demokrat akhirnya mengambil sikap walk out alias keluar dari rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada. Hal itu diputuskan Demokrat setelah melakukan lobi-lobi fraksi kedua kalinya.

Saat itu, Juru Bicara Demokrat Benny K Harman mengatakan, opsi pilkada langsung dengan koreksi 10 catatan secara mutlak yang diusulkan Demokrat tidak dapat diakomodasi sebagai alasan walk out. Dari 130 anggota Fraksi Demokrat, ada 6 anggota yang tetap mengikuti sidang dan memilih pilkada langsung, termasuk Hayono Isman.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku kecewa dengan hasil rapat paripurna DPR tersebut. Sebelumnya, SBY lebih setuju pilkada langsung, tetapi dengan 10 perbaikan agar pelaksanaannya lebih baik dan menghilangkan dampak negatif pilkada langsung, seperti maraknya politik uang dan konflik horizontal.(M Zulfikar)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com