Ngabalin: Prabowo Tak Perlu Turun Tangan, Terlalu Kecil Urusan Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Golkar, Ali Mochtar Ngabalin, ikut berkomentar soal keluarnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari keanggotaan Partai Gerindra. Menurut Ngabalin, tindakan Ahok tidak bermoral bila masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI.

"Sebagai warga Jakarta, kita boleh dong minta dia jantan untuk mengundurkan diri," kata Ngabalin di rumah Akbar Tandjung, Jakarta, Rabu (10/9/2014) malam, seperti dikutip Tribunnews.com.

Ahok, kata Ngabalin, akan terkenal sepanjang sejarah DKI karena meletakkan jabatannya sebagai wagub karena keluar dari partai.

"Dari wakil gubernur lalu jadi gubernur, sebagai seorang pejabat bermoral, dia harus berhenti dulu, lalu tahun depan masuk partai lagi," katanya.

Ngabalin juga menuturkan bahwa Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto tidak perlu mengurusi masalah Ahok.

"Prabowo tidak perlu turun tangan, terlalu kecil urusan Ahok, selesai," imbuh mantan politisi Partai Bulan Bintang itu. (Baca: Prabowo: Kalau Tahu Tata Krama, Ahok Harusnya...)

Sebelumnya, Ahok mengundurkan diri sebagai kader Gerindra lantaran tidak terima dengan sikap Gerindra bersama Koalisi Merah Putih yang ingin pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD seperti Orde Baru. Ia merasa sikap Gerindra itu bertentangan dengan hati nuraninya lantaran dirinya dipilih oleh rakyat ketika menjadi Wagub DKI maupun Bupati Belitung Timur.

Menurut Basuki, DPRD seharusnya menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan bersama pemerintah daerah membuat peraturan daerah. Memberi kewenangan DPRD memilih kepala daerah hanya akan menyandera kepentingan rakyat.

"Jika RUU itu disahkan, tahun depan yang akan tampil menjadi kepala daerah adalah pimpinan DPRD itu, sementara jika pun terpilih menjadi kepala daerah, saya tidak mau menjadi budak DPRD," ujar Basuki.

Dia khawatir, pemilihan kepala daerah melalui DPRD hanyalah permainan elite politik agar bisa mencuri uang rakyat.

"Yang perlu diperbaiki justru bagaimana korupsi dan politik uang tak terjadi lagi, misalnya dengan mengecek kekayaan pejabat apakah sudah sesuai kewajiban membayar pajak atau belum," kata Basuki.