Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Pastikan Tak Akan Berkoalisi dengan Jokowi-JK

Kompas.com - 02/09/2014, 12:25 WIB
Sabrina Asril

Penulis


BOGOR, KOMPAS.com
 — Partai Demokrat memastikan tidak akan bergabung dengan koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla. Partai ini, bersama Koalisi Merah Putih, akan menjadi penyeimbang di luar pemerintahan mendatang.

Hal tersebut disampaikan Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan seusai pertemuan dengan Koalisi Merah Putih di Cikeas, Bogor, Selasa (2/9/2014).

"Partai kan sudah bilang penyeimbang, itu kan berarti di luar pemerintahan. Berarti implementasinya tidak ada kader yang akan diutus jadi anggota di kabinet," ujar Syarief.

Meski berada di luar pemerintahan, Syarief menyatakan, Partai Demokrat tak berarti akan selalu bersikap sebagai oposan. Sebagai penyeimbang, Demokrat akan mendukung program yang baik dari pemerintahan Jokowi-JK dan akan mengkritik apabila ada kekurangan.

Saat ditanya apakah sikap Demokrat itu sudah final, Syarief menegaskan partainya tak akan lagi berubah sikap. Menurut dia, komunikasi yang dibangun Demokrat dengan Jokowi saat ini memang diperlukan.

"Komunikasi itu perlu. Kami komunikasi dengan Jokowi, tapi komunikasi bukan berarti berkoalisi," kata dia.

Hal senada juga disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum Partai Demokrat seusai pertemuan dengan Koalisi Merah Putih, Selasa (2/9/2014) pagi tadi. SBY dan Koalisi Merah Putih bersepakat hanya akan menjadi penyeimbang.

"Saya mendengar Koalisi Merah Putih menjadi bagian mengawal pemerintahan. Istilah teman-teman, sebagai kekuatan penyeimbang. Itulah inti pertemuan hari ini antara saya dan pimpinan parpol Koalisi Merah Putih," ujar SBY.

Menurut SBY, menjadi penyeimbang bisa memberikan fungsi check and balances untuk memastikan agar semua kebijakan pemerintah berjalan ke arah yang benar.

"Saya optimistis bahwa demokrasi kita akan berjalan dengan baik, harapan rakyat juga begitu," ucap dia.

Setelah melakukan pertemuan ini, SBY mengaku akan kembali bertemu dengan ketua umum parpol koalisi yang tidak hadir. Ketua umum parpol, kata SBY, tidak bisa hadir karena banyak yang sedang berada di luar negeri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com