Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir Jokowi-JK: Sikap Puskaptis dan JSI Tidak Elok, Tidak Terpuji

Kompas.com - 16/07/2014, 21:08 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Juru Bicara Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto, menyayangkan sikap lembaga survei Jaringan Suara Indonesia dan Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis yang menolak diaudit oleh Perhimpunan Survei dan Opini Publik Indonesia. Hasto menilai tindakan itu tidak pantas dilakukan mengingat tuntutan masyarakat untuk mengetahui kebenaran hasil hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga survei tersebut.

"Suatu sikap yang tidak elok, namun juga tidak terpuji, di tengah tuntutan pentingnya tanggung jawab terhadap metodologi, dan sampel hitung cepat yang seharusnya begitu mudah dipenuhi," ucap Hasto dalam keterangan pers, Rabu (16/7/2014) malam.

Hasto mencium gelagat yang tidak beres dari dua lembaga tersebut. Ia menilai sikap Puskaptis dan JSI tersebut sudah membuktikan bahwa dua lembaga itu tidak kredibel. Jangankan membuka datanya di depan publik, keduanya juga tidak bersedia diaudit secara tertutup oleh organisasi yang menaunginya.

Oleh karena itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan tersebut meminta seluruh kekuatan pro-demokrasi, masyarakat sipil, dan para akademisi untuk bersatu mengawal rekapitulasi suara di Komisi Pemilihan Umum. "Sebab, ketika kekuatan kebenaran sudah disatukan dengan semangat sama untuk mengawal suara rakyat agar terbebas dari manipulasi, maka sekokoh apa pun kekuatan gelap menghadang, tidak akan mampu melawan suara kebenaran rakyat," ujarnya.

Persepi telah memutuskan mengeluarkan Puskaptis dan JSI dari keanggotaan. Adapun 6 lembaga survei lain yang bersedia menjalani proses audit dan dinyatakan tidak bermasalah. Lembaga survei yang telah diaudit oleh Persepi adalah Cyrus Network, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Saiful Mujani Research Centre (SMRC), Indikator Politik, dan Poltracking.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com