Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ferry: Waspada Politik Uang Mengatasnamakan Jokowi-JK

Kompas.com - 02/07/2014, 06:41 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Tim Kampanye Nasional Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Ferry Mursyidan Baldan, mengimbau masyarakat agar waspada terhadap aksi politik uang yang mengatasnamakan Jokowi-JK, terutama saat masa tenang kampanye 6-9 Juli 2014. Ia melihat potensi hal itu dilakukan pihak tertentu untuk menjatuhkan citra Jokowi-JK dan menurunkan perolehan suara mereka saat pemilu.

"Jokowi-JK sejak awal tidak pernah melakukan transaksi-transaksi seperti itu," ujar Ferry dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (1/7/2014).

Jika menemukan adanya transaksi politik uang, Ferry meminta masyarakat untuk menangkap pemberi uang tersebut dan melaporkannya ke pihak berwajib. Ia mengklaim, tim Jokowi-JK tidak pernah menjadikan politik uang sebagai iming-iming untuk memengaruhi pemilih.

"Jika menemukan ada pembagian uang yang mengatasnamakan Jokowi-JK, maka tangkap dan bawalah mereka ke kantor polisi terdekat," kata Ferry.

Ia juga mengimbau masyarakat dan simpatisan agar tidak terprovokasi kampanye hitam. Ferry menduga kampanye hitam masih akan terus digencarkan hingga pemilu presiden nanti.

"Jokowi-JK hanya bereaksi secara santun terhadap segala kampanye fitnah dan jahat yang dilakukan pihak lain terhadap Jokowi-JK. Sikap santun tersebut akan terus mewarnai kampanye Jokowi-JK selama bulan Ramadhan," kata Ferry.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta aparat kepolisian, kata Ferry, harus menindak tegas segala bentuk pelanggaran kampanye saat masa tenang. "Jangan sampai masyarakat terpancing melakukan tindakan anarki dan main hakim sendiri," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com