Kasus Babinsa, Jokowi "Positive Thinking"

"Apakah inisiatif sendiri atau perintah, saya ndak tau. Enggak bolehlah menduga-duga. Kalau saya sih positive thinking saja," ujarnya, di kediaman Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Minggu (8/6/2014) malam.

Jokowi mengatakan, ia yakin bahwa tindakan itu hanya dilakukan oleh segelintir oknum Babinsa. Ia juga mengapresiasi sanksi yang telah dijatuhkan terhadap kedua oknum Babinsa yaitu sanksi administrasi.

Soal pengaruh kasus tersebut terhadap tingkat elektabilitasnya dalam pemilihan presiden 9 Juli 2014 yang akan datang, menurutnya, tidak ada pengaruhnya. Kecuali, lanjut Jokowi, aksi Babinsa tersebut dilakukan secara masif dan terstruktur di seluruh penjuru Indonesia.

Seperti diberitakan sebelumnya, jelang Pilpres 2014, warga di kawasan Jakarta Pusat diresahkan oleh aksi Babinsa yang mendata siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dipilih.

Dalam pendataan itu, warga diduga diarahkan memilih pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Atas kasus tersebut, TNI telah menetapkan dua orang Babinsa bersalah, yakni Koptu Rusfandi dan Kapten Infanteri Saliman. Rusfandi dikenakan sanksi berupa penundaan pangkat selama tiga periode.

Sementara, Saliman dikenakan sanksi berupa penundaan pangkat selama satu periode. Namun, status bersalah itu bukan lantaran kedua Babinsa itu terbukti telah mengarahkan masyarakat pada capres tertentu. Melainkan karena mereka melakukan pendataan warga di luar arah komando.  

Panglima TNI siap bertanggung jawab

Dalam jumpa pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (8/6/2014), Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, mengambil alih semua permasalahan yang melibatkan bintara pembina desa dalam pendataan preferensi pilihan warga di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Moeldoko siap bertanggung jawab jika bawahannya terbukti melakukan kesalahan.

Ia menegaskan, sebagai Panglima TNI, siap bertanggung jawab jika ada bawahannya yang terbukti melakukan kesalahan. Moeldoko juga meminta publik tidak resah dan tidak memandang miring kehadiran babinsa.

"Seluruh tanggung jawab ada di pundak Panglima TNI. Semua sudah saya ambil alih, nanti seandainya ada babinsa yang melakukan pelanggaran, Panglima akan mengambil langkah hukum militer, atau hukuman administrasi dan hukuman disiplin," kata Moeldoko.

Sebelumnya, Moeldoko menegaskan, tidak ada perintah kepada babinsa untuk mendata preferensi warga pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. Ia mengatakan, setelah diadakan pengecekan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait masalah tersebut, Bawaslu menyatakan apa yang dikatakan pelapor (warga) tidak terbukti.