Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selebrasi di KPU, Simpatisan Jokowi-JK Akan Dilaporkan ke Bawaslu

Kompas.com - 01/06/2014, 18:49 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra mengancam akan melaporkan aksi selebrasi yang dilakukan simpatisan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (1/6/2014), ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Tak hanya itu, Gerindra juga mengancam akan melaporkan KPU atas aksi selebrasi tersebut.

"Kita akan melaporkan ke Bawaslu. Ini sangat tidak etis dan melanggar undang-undang," kata Ketua tim advokasi Partai Gerindra, Habiburohman, di KPU, Minggu.

Ia menuturkan, aksi yang dilakukan oleh simpatisan Jokowi-JK itu terbilang ilegal. Pasalnya, mereka mengakses sound system milik KPU tanpa sepengetahuan pihak KPU. "Mereka mengakses itu melalui kabel," katanya.

Sementara itu, Gerindra akan melaporkan KPU lantaran lembaga pemilu yang seharusnya bersikap netral itu justru memberikan ruang bagi simpatisan Jokowi-JK untuk melakukan selebrasi.

"Kita akan melaporkan KPU. KPU lalai menjalankan tugasnya membuat area dalam KPU netral. Tapi ini bisa dimanfaatkan pendukung Jokowi-JK," tegasnya.

Nyaris bentrok

Pelaporan Gerindra itu berawal dari peristiwa yang terjadi di halaman Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Minggu (1/6/2014). Para pendukung pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa nyaris terlibat bentrok dengan pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hal itu dipicu aksi selebrasi yang dilakukan pendukung Jokowi-JK. Pantauan Kompas.com, kejadian itu berawal saat Ketua KPU Husni Kamil Manik mengumumkan nomor urut pasangan capres-cawapres. Tiba-tiba pendukung Jokowi-JK yang berada di halaman Gedung KPU mengeluarkan papan nomor urut 2 dengan gambar wajah Jokowi-JK. Dengan mengenakan pakaian adat berbagai daerah, para pendukung Jokowi-JK itu kemudian melakukan selebrasi dengan cara menari.

Tarian itu diiringi lagu Yovie and Friends - Wa E Wa E O (Kita Bisa) yang sengaja diputar melalui sound system milik KPU.

Melihat hal itu, simpatisan Gerindra naik pitam. Mereka berdalih, tarian itu dilakukan di daerah netral dan menggunakan peralatan negara. "Itu kan mengganggu proses pleno. Orang mau mendengarkan jadi terganggu," kata salah seorang pendukung Prabowo-Hatta yang enggan disebutkan namanya.

Beruntung, kericuhan dapat digagalkan aparat kepolisian yang sejak awal berjaga.

Para pendukung Jokowi-JK kemudian menghentikan aksi selebrasi mereka.   

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com