Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Prabowo-Hatta: Penyebar Kampanye Hitam Panik

Kompas.com - 26/05/2014, 14:42 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Advokasi bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menuding ada pihak yang panik karena Partai Gerindra didukung oleh lima partai dan banyak komunitas dalam mengusung Prabowo-Hatta.

Juru Bicara Tim Advokasi Prabowo-Hatta Habiburokhman mengatakan, kepanikan itu ditunjukkan dengan menyebarkan kampanye hitam terhadap Prabowo. "Dukungan yang besar terhadap Prabowo membuat mereka yang tidak suka menjadi panik dan menghalalkan berbagai macam untuk menjegal pencapresan Prabowo karena Partai Gerindra didukung lima partai lain," kata Habiburokhman sebelum menyampaikan laporan atas dugaan kampanye hitam di Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Senin (26/5/2014).

Partai Gerindra berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Golkar dalam mencalonkan Prabowo-Hatta sebagai peserta Pemilu Presiden (Pilpres) 2014.

Dia mengatakan, setidaknya ada tiga isu kampanye hitam yang menyerang Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu. Pertama, keterlibatan Prabowo dalam kasus penculikan dan kerusuhan 1998. Kedua, isu Prabowo meminta kewarganegaraan Jordania pada 1999 yang diembuskan akun Twitter @partaisocmed. Ketiga, isu pemukulan yang dilakukan Prabowo di halaman Gedung KPU saat mendaftarkan diri sebagai peserta Pilpres 2014, Selasa (20/5/2014) lalu. Atas dugaan kampanye hitam itu, Tim Prabowo-Hatta telah melaporkannya kepada Bawaslu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com