Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Capres-Cawapres Didesak Transparan soal Pajak

Kompas.com - 26/05/2014, 12:46 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang akan bertarung dalam Pemilu Presiden 9 Juli mendatang didesak untuk lebih transparan soal pajak. Mereka diminta untuk membuka Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak.

"Kita melihat pentingnya pajak, tapi masih banyak wajib pajak yang tidak taat pajak. Kita dorong capres-cawapres secara sukarela menyampaikan SPT-nya sehingga publik bisa memastikan capres-cawapres menjalankan kewajiban pajaknya dengan benar," kata Praktisi Pajak Prastowo di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Senin (26/5/2014) siang.

Hadir dalam konferensi pers itu aktivis Indonesian Legal Resource Center Uli Parulian, aktivis Ecological Justice Rio Ismail, dan aktivis ICW Firdaus Ilyas. Mereka tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Mafia Pajak.

Prastowo menjelaskan, pajak merupakan hal yang sangat penting karena menyumbang cukup banyak bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sayangnya, masih banyak perusahaan-perusahaan besar yang harusnya bisa menyumbang banyak dari pajak justru lari dari kewajiban pajaknya. "Dorongan kepada capres-cawapres ini salah satunya dilatarbelakangi oleh kasus pengemplangan pajak Asian Agri," ujarnya.

Dengan sikap transparan dari capres-cawapres, Prastowo meyakini jika terpilih pada pemerintahan mendatang, mereka bisa mengatasi berbagai permasalahan pajak yang saat ini masih kerap terjadi. "Kita mendorong capres-cawapres punya visi-misi dalam kebijakan pajak. Kita tidak ingin capres- cawapres tidak melakukan kewajiban pajak dengan benar, mereka harus menjadi contoh nyata bagi wajib pajak," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com