Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan PPP Beri Bantuan Hukum untuk Bupati Bogor

Kompas.com - 07/05/2014, 23:15 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan memberikan bantuan hukum kepada kadernya, Bupati Bogor Rachmat Yasin, yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (7/5/2014).

Terlebih lagi, di partai berlambang Kabah itu, Yasin menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Jawa Barat.

"Ya, secara prinsip, kita PPP merasa prihatin dengan berita ini. Kami meyakini beritanya sudah benar. Karena itu, PPP akan memberikan bantuan hukum kepada beliau," ujar Wakil Sekjen PPP Joko Purwanto saat dihubungi Kompas.com, Rabu malam.

Joko mengatakan, dia menghormati proses penegakan hukum yang ada di KPK. Namun, menurut dia, PPP tetap memutuskan untuk menyiapkan bantuan hukum karena menegakkan asas praduga tidak bersalah.

Joko mengatakan, bantuan hukum tersebut nantinya akan diberikan sesuai dengan permintaan Yasin. "Kalau dia minta, akan kita siapkan. Biarkan proses hukum berjalan, KPK lebih tahu mekanisme itu. Tapi, setidak-tidaknya ada asas praduga tidak bersalah," ujarnya.

Rachmat Yasin dijemput KPK sekitar pukul 19.30 WIB malam ini. Orang nomor satu di Kabupaten Bogor itu dijemput petugas KPK dari rumah pribadinya di Perumahan Taman Yasmin, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

Selain Yasin, petugas KPK juga membawa ajudan dan sopir pribadi Bupati Bogor tersebut. Kader PPP itu diamankan petugas KPK karena berkaitan dengan alih fungsi lahan di daerah Sentul, Bogor.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

APEC 2024, Mendag Zulhas Sebut Indonesia-Korsel Sepakati Kerja Sama di Sektor Mobil Listrik dan IKN

APEC 2024, Mendag Zulhas Sebut Indonesia-Korsel Sepakati Kerja Sama di Sektor Mobil Listrik dan IKN

Nasional
Kebebasan Pers Vs RUU Penyiaran: Tantangan Demokrasi Indonesia

Kebebasan Pers Vs RUU Penyiaran: Tantangan Demokrasi Indonesia

Nasional
Tanggapi Keluhan Warga, Mensos Risma Gunakan Teknologi dalam Pencarian Air Bersih

Tanggapi Keluhan Warga, Mensos Risma Gunakan Teknologi dalam Pencarian Air Bersih

Nasional
Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Nasional
Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Nasional
GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

Nasional
Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Nasional
Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com