Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peserta Konvensi Serahkan Wacana Poros Baru kepada SBY

Kompas.com - 25/04/2014, 21:46 WIB
Sabrina Asril

Penulis


BOGOR, KOMPAS.com
 — Sejumlah peserta konvensi calon Presiden Partai Demokrat tak mau banyak komentar soal wacana poros tengah yang santer diberitakan akan dibentuk Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Peserta konvensi menyerahkan sepenuhnya kepada SBY untuk menentukan strategi koalisi ke depan.

"Saya tidak bisa menjawabnya karena poros koalisi itu selalu dikatakan itu hanya wewenang ketua partai. Ketua partai pun tidak ambil sendiri, pasti membicarakannya dengan unsur-unsur di bawahnya," ujar peserta konvensi calon Presiden Partai Demokrat, Pramono Edhie Wibowo di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Jumat (25/4/2014).

Kendati demikian, Pramono melihat poros baru sebenarnya bisa dibentuk selama bisa mengusung kepentingan bangsa. "Kenapa tidak? Jangan hanya membangun poros karena ingin menjadikan seseorang presiden kan. Pak SBY tipenya bukan begitu," imbuh mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu.

Peserta konvensi lain, Ali Masykur Musa, juga enggan berkomentar soal pembentukan poros tengah. Menurutnya, konvensi memang bisa menjadi alternatif pilihan masyarakat dalam mencari pemimpin. Pasalnya, banyak bakal calon presiden lain sudah mendeklarasikan diri, tetapi jarang membicarakan visi dan misi. Sementara itu konvensi Partai Demokrat, lanjutnya, sudah sejak awal berbicara visi dan misi.

"Karena dengan demikian, Partai Demokrat perlu meneruskan konvensi ini. Tapi soal poros baru, ini urusan partai. Kami hanya mempersiapkan diri untuk pelaksanaan debat terakhir, memberikan konsep yang jelas dan tegas," kata anggota Badan Pemeriksa Keuangan itu.

Ada yang jadi korban

Sebelumnya, juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, partainya akan tetap mengusung calon presiden dari hasil konvensi. Capres konvensi itu akan didukung oleh partai koalisi lain.

"Oleh karena itu, saya mau bilang ini akan jadi poros baru. Jangan bilang ini poros keempat karena nanti akan ada capres yang menjadi korban," ujar Ruhut saat dihubungi Kamis (24/4/2014).

Ruhut menuturkan dengan adanya koalisi baru pimpinan Demokrat ini, kemungkinan hanya akan ada tiga bakal calon presiden. Bahkan, Ruhut memprediksi bisa jadi hanya ada dua bakal capres yaitu bakal capres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo dan bakal capres poros Demokrat.

"Kami melihat partai-partai Islam akan merapat ke kami, mitra koalisi kami terdahulu seperti PKB, PAN, PPP, dan juga PKS. Bukan tidak mungkin yang di bawah seperti Hanura, PKPI, dan PBB juga turut bergabung. Pak SBY akan jadi king maker," katanya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com