Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Buka Opsi Cawapres dari Internal

Kompas.com - 20/04/2014, 20:40 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar mulai membuka opsi untuk mengajukan duet calon Presiden dan Wakil Presiden dari kalangan internal. Opsi ini akan diambil partai berlambang pohon beringin itu jika perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencukupi syarat mengajukan pasangan capres dan cawapres.

"Kami sedang mencari orang yang mampu angkat elektabilitas, dan memiliki chemistry dengan Aburizal. Barangkali sosok itu cocok dari internal partai," jelas Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Golkar, Indra J Piliang, Minggu (20/4/2014).

Indra juga mengungkapkan, bakal cawapres Ical dari kalangan internal juga harus berasal dari kalangan muda. Duet yang akan diajukan Golkar pada Pilpres tahun ini, lanjutnya, akan sangat berpengaruh pada Pilpres 2019.

"Kalau bisa cawapresnya muda dan bisa diajukan lagi sebagai capres lima tahun mendatang," katanya.

Lebih lanjut, Indra menuturkan, pengusungan duet capres-cawapres dari internal partai itu baru akan terealisasi jika Partai Golkar bisa mendapatkan 112 kursi di DPR. Alternatif lainnya adalah Partai Golkar berkoalisi dengan partai lain dengan tetap menawarkan duet capres-cawapres internal.

Kompensasi yang akan ditawarkan Golkar terhadap mitra koalisinya, sebut Indra, adalah dengan mendukung pemilihan kepala daerah.

"Koalisi permanen yang kami bentuk bisa saja mendorong calonnya jadi Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Di beberapa daerah, partai-partai itu pasti sangat butuh Golkar. Jadi konteks koalisi bukan koalisi kabinet, tapi pusat dan daerah," ujarnya.

Indra mengungkapkan, saat ini Golkar masih menunggu hasil perhitungan suara dan penetapan jumlah suara dan kursi oleh Komisi Pemilihan Umum. Sehingga, kemungkinan besar, Golkar baru akan mengumumkan duet capres dan cawapresnya setelah pengumuman dari KPU.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com