Menpan RB Nilai PNS Tak Patut Tuntut Naik Gaji dengan Mogok Kerja

"Kurang patut dong, kan Pemerintah terus berusaha memperbaiki, remunerasi. Kita juga menuntut kinerja yang bagus ya," kata Azwar, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (17/4/2014).

Azwar dimintai tanggapannya mengenai aksi mogok kerja panitera yang dilakukan di sejumlah daerah. Mereka memprotes kesenjangan tunjangan antara hakim dan panitera yang dinilai berbeda jauh.

Mengenai aksi ini, Azwar mengaku belum mendapatkan laporan. Kendati demikian, ia berjanji akan menindaklanjuti aksi demonstrasi tersebut dengan memanggil Mahkamah Agung dan menteri-menteri terkait.

"Nanti kita panggil menteri-menterinya, MA, kita akan bahas semua. Tapi bukan karena soal demo saja, misalnya ada yang kurang, kita perbaiki," katanya.

Namun, menurut Azwar, MA perlu menjatuhkan sanksi kepada para panitera jika aksi unjuk rasa yang mereka lakukan menganggu kinerja pengadilan.

"Kalau sudah mengganggu itu harus ada tindakan indispiliner dari pimpinannya. Kita serahkan ke pimpinannya," ucap Azwar.

Seperti diberitakan sebelumnya, aksi mogok kerja dilakukan panitera dan staf Pengadilan Negeri Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu (16/4/2014). Mereka memprotes kesenjangan tunjangan antara hakim dan panitera yang dinilai berbeda jauh.

Kekecewaan sejumlah panitera dan staf PN Mamuju tersebut menyusul kebijakan Mahkamah Agung menaikkan tunjangan hakim sebesar Rp 15 juta per bulan, sementara panitera dengan beban kerja yang tidak jauh berbeda hanya memperoleh tunjangan Rp 360.000 per bulan. Akibat aksi tersebut, pelayanan publik di kantor itu terganggu.

Sejumlah agenda sidang yang rencananya digelar batal dilakukan lantaran para panitera dan staf PN Mamuju memilih mogok kerja. Warga yang akan mengikuti sidang kecewa karena agenda sidang dibatalkan sepihak.