Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Efek Jokowi Terhambat Perpecahan di Internal PDI-P

Kompas.com - 11/04/2014, 23:23 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif PolcoMM Heri Budianto menilai, pencapresan Joko Widodo tidak berdampak besar tehadap perolehan suara PDI-P karena adanya perpecahan di internal partai. Menurutnya, di internal PDI-P, masih banyak yang menginginkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri maju kembali menjadi capres.

"Ketika Jokowi diputuskan untuk menjadi capres oleh PDI-P, banyak loyalis Mega yang mempunyai basis cukup besar di PDI-P kecewa. Mereka selama ini menilai, PDI-P ya Bung Karno. Jadi harus penerus darah Bung Karno yang maju lagi menjadi presiden," kata Heri, saat ditemui usai diskusi 'Membaca Arah Koalisi Partai Politik', di Universitas Mercu Buana, Jakarta, Jumat (11/10/2014) siang.

Apalagi, menurutnya, PDI-P selama ini sangat identik dengan sosok Megawati, bukan Jokowi. Sosok yang selalu ditonjolkan selama 5 tahun belakangan ini, menurutnya, adalah Megawati bersama putrinya yang juga Ketua Fraksi PDI-P Puan Maharani.

"Di indonesia ini politik ketokohan memang masih mengandalkan Ketua Umum. Gerindra dengan Prabowo, SBY dengan Demokrat, jadi PDI-P dengan Megawati. Sosok Jokowi tidak dominan," tambahnya.

Momentum pencapresan Jokowi, menurut Heri, terlambat sehingga tidak semua masyarakat mendapatkan informasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh PDI-P, juga kurang masif.

"Padahal kalau mereka berhasil meng-endorse Jokowi sebagai capres, pasti akan dapat hasil maksimal. Bukan dari orang-orang yang sudah mempunyai suara ideolgis, tapi dari swing voters," ujarnya.

Heri meyakini, sosok Jokowi akan tetap unggul pada Pemilihan Presiden mendatang. "Prediksi saya kalau hanya ada dua sampai tiga pasangan capres-cawapres, hasilnya akan satu putaran. Tapi kalau bisa sampai empat pasang, mungkin akan dua putaran," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com