Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Kurang Responsif terhadap Fenomena Jokowi

Kompas.com - 10/04/2014, 21:49 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai, kurang signifikannya efek bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo terhadap perolehan suara partainya karena PDI-P kurang responsif terhadap fenomena Jokowi. PDI-P, kata Hendri, tak memaksimalkan publikasi Jokowi setelah ia mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden yang akan diusung PDI-P. 

"Jokowi ini tren politik. PDI-P kaget terhadap fenomena Jokowi. Kekagetan ini tidak direspon dengan baik," kata Hendri, di Jakarta, Kamis (10/4/2014).

"Pada saat Jokowi dicalonkan sebagai capres, komunikasi politiknya kurang bagus. Dia hanya memproklamirkan sendiri," lanjut Hendri.

Selain itu, menurutnya, kebersamaan Jokowi dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri selama masa kampanye terbuka kurang terlihat. Situasi tersebut membuat masyarakat tidak menangkap dengan baik bahwa Jokowi adalah bakal capres dari PDI-P. 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI-P Effendi Simbolon mengatakan, prosesi deklarasi Jokowi memang dilakukan secara sederhana. PDI-P, kata dia, tidak memiliki pemikiran untuk merekayasa prosesi itu agar terkesan gegap gempita.

"Kalaulah benar memang sosok Pak Jokowi dikehendaki Tuhan, mau 18  persen, 19 persen, jadilah dia (presiden). Enggak ada yang bisa halangi dia. Mau pake kuda, mau pake ini," kata Effendi.

Seperti diberitakan, PDI-P berada di posisi teratas hitung cepat Pemilu Legislatif 2014 dengan perolehan suara di kisaran 18 sampai 20 persen. Angka ini jauh dari target 27 persen. Sejumlah kalangan menilai, PDI-P tak berhasil memenuhi target karena tak mampu memaksimalkan "Jokowi Effect". Salah satu penyebabnya, PDI-P dianggap terlambat menetapkan Joko Widodo sebagai bakal calon presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com