Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono: Kami Tetap Katakan Tidak pada Korupsi

Kompas.com - 11/03/2014, 18:10 WIB
Indra Akuntono

Penulis


AMBON, KOMPAS.com
- Anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo membantah semua tudingan yang menilai partainya sebagai partai terkorup. Menurutnya, masih ada partai lain yang lebih korup dibandingkan dengan Demokrat.

Pramono tak menampik ada beberapa kader Demokrat yang terjerat dan menjadi terpidana kasus korupsi. Namun, kata dia, jumlahnya hanya sedikit dan Demokrat telah memberi sanksi tegas pada semua kader yang berulah itu.

"Tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa kader kami terjerat kasus korupsi. Mereka yang terjerat kasus sudah ditangani oleh KPK," kata Pramono dalam pernyataan tertulis yang diterima, Selasa (11/3/2014).

Saat ini, kata Pramono, partainya terus berbenah diri dan berusaha lepas dari kesan partai yang dekat dengan korupsi. Semua kader yang terlibat dalam kejahatan luar biasa itu tak akan diberikan pembelaan oleh internal Demokrat.

"Baju yang tadinya bersih sekarang kotor ternodai, kami tetap katakan tidak pada korupsi, dan lanjut membersihkan baju kami tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga menegaskan bahwa partainya bukan yang terkorup. Penegasan itu disampaikan merujuk pada data kepolisian dan kejaksaan.

Menurut Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie, penegasan itu disampaikan SBY dalam acara temu kader Partai Demokrat di JI Expo Kemayoran, Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, SBY menunjukkan 45 persen kasus korupsi dilakukan oleh partai lain dan Demokrat hanya sembilan persen.

SBY, kata Marzuki, juga menyebutkan data lain yang bersumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Data KPK menempatkan Partai Demokrat di peringkat ketiga paling korup, dengan prosentase korupsi 15 persen. Sedangkan partai lain yang menduduki peringkat pertama terkorup disebut memiliki prosentase 25 persen kasus korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com