Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD: Koruptor Layak Dihukum Mati karena...

Kompas.com - 28/02/2014, 02:17 WIB
Kontributor Banyuwangi, Ira Rachmawati

Penulis

BANYUWANGI, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan, pelaku korupsi layak dihukum mati. Perilaku korup, menurut dia, sama saja dengan membunuh rakyat.

"Karena (praktik korupsi) mengakibatkan kemiskinan," kata Mahfud di hadapan ratusan mahasiswa saat memberikan kuliah umum di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (27/2/2014). Pernyataannya mengundang tepuk tangan dari para peserta kegiatan.

"Harus ada inisiatif mengubah undang-undang tindak pidana korupsi yang hanya (mengancam dengan hukuman) 20 tahun atau dihukum mati jika melakukan korupsi dalam keadaan negara krisis," tutur Mahfud.

Apalagi, kata Mahfud, ukuran sebuah negara sedang mengalami krisis atau tidak sampai sekarang masih terus menjadi perdebatan. Pada saat bersamaan, ujar dia, ada sekitar Rp 70 triliun uang negara yang hilang akibat korupsi dari sektor minyak dan gas saja.

"Untuk itu, seseorang yang melakukan korupsi dengan angka fantastis harus dihukum mati," imbuh Mahfud. Selain itu, harus diterapkan pula pembuktian terbalik.

"Jadi, jika ada pejabat yang mempunyai kelebihan kekayaan, ia yang harus membuktikan jika itu bukan hasil korupsi," papar Mahfud. Bila hanya jaksa yang diminta membuktikan dugaan kepemilikan harta itu berasal dari korupsi, menurut dia, bukti-bukti bisa dimusnahkan.

"Bisa saja bukti-buktinya dibakar atau kantornya juga dibakar agar bukti tidak ditemukan oleh jaksa. Jadi, saya mengusulkan untuk segera memberlakukan undang-undang pembuktian terbalik untuk menyelamatkan negara Indonesia ini dari korupsi yang sudah menjadi budaya," papar Mahfud.

Mahfud pun mengatakan, dia menunggu sebuah peraturan perundangan dengan pernyataan presiden yang menyatakan bahwa hukuman pelaku korupsi dinaikkan dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman mati. "Kita harus tegas pada korupsi kalau ingin negara ini selamat," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com