Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dikhawatirkan, Tarif Nikah Multitarif Munculkan Gratifikasi

Kompas.com - 20/02/2014, 16:15 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Sistem tarif nikah yang bervariasi (multitarif) dikhawatirkan memunculkan gratifikasi di kalangan penghulu. Hingga kini, Kementerian Agama masih mengkaji sistem penerapan tarif nikah yang ideal.

“Bisa saja multitarif, tapi kami di lapangan khawatir ada tafsir berbeda dari multitarif itu. Kalau ada tafsir beda-beda, maka gratifikasi itu akan muncul lagi,” kata Menteri Agama Suryadharma Ali dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/1/2014).

Dalam diskusi yang turut dihadiri perwakilan Kementerian Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suryadharma mengatakan akan mematangkan tindak lanjut revisi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atas penerimaan negara bukan pajak di Kemenag, termasuk tarif nikah.

Menurutnya, draf revisi PP tersebut masih dibahas Kemenag bersama-sama dengan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Dalam pembahasan revisi tersebut, lanjutnya, muncul dua gagasan mengenai penetapan tarif nikah, yakni single tarif dan multitarif. Mengenai gagasan multitarif, ada dua pertimbangan yang mendasarinya.

Pertimbangan pertama, kata Suryadharma, tingkat kemampuan ekonomi masyarakat yang bervariasi. Kedua, letak geografis yang berbeda-beda antara satu KUA dengan KUA yang lain.

“Karena lingkup KUA di kecamatan-kecamatan berbeda dari satu kemacatan dengan kemacatan
lain. Ada kemacatan yang mudah dijangkau, tapi ada juga yang harus gunakan speed boat dan pesawat. Itu pertimbangan geograifisnya. Ada prtimbangan ekonominya, miskin bagaimana, menengah bagaimana, kemampuan tinggi bagaimana,” tutur Suryadharma.

Namun, sistem multitarif ini dikhawatirkannya berpontensi memunculkan gratifikasi jika ditafsirkan secara berbeda. “Dari hasil pembahasan tadi, ada juga model-model yang akan kita kaji misalnya biaya rumah sakit ada kelas A, B, C, ada juga model upah minimal regional, upah minimal kabupaten kota, kalau di KUA semacam upah minimal kecamatan, makin tergambar kerumitan tetapkan tarif yang mendekati realita,” sambungnya.

Selain membahas tarif nikah multitarif, menurut Suryadharma, rapat dengan pimpinan KPK dan sejumlah instasi lainnya tersebut juga membahas potensi gratifikasi yang berkaitan dengan kepengurusan surat keterangan nikah N1, N2, N3, dan N4.

“Itu mulai dari RT, RW, kelurahan, kami kemukakan bagaimana mengatasi masalah seperti itu,” katanya.

Dalam diskusi tersebut, menurut Suryadhrama, Kemenag juga membahas masalah petugas pembantu pencatat nikah yang honornya bukan berasal dari Pemerintah. Menurut Suryadharma, petugas pembantu pencatat nikah diperlukan karena tenaga pegawai negeri sipil (PNS) di KUA tidak mencukupi.

“Karena memang pada tingkat kantor urusan agama, kami tidak memiliki personel yang cukup, direkrutlah P3N (petugas pembantu pencatat nikah) yang tidak dapat honor resmi dari pemerintah,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Utarakan Idenya Bareng Maruarar Sirait, Bamsoet: Kami Siapkan Gagasan Rekonsiliasi Nasional Pertemukan Paslon 01, 02 dan 03

Utarakan Idenya Bareng Maruarar Sirait, Bamsoet: Kami Siapkan Gagasan Rekonsiliasi Nasional Pertemukan Paslon 01, 02 dan 03

Nasional
Bamsoet Goda Maruarar Sirait, Qodari, dan Anas Urbaningrum Masuk Golkar

Bamsoet Goda Maruarar Sirait, Qodari, dan Anas Urbaningrum Masuk Golkar

Nasional
Pemerintah Diminta Ambil Kendali Penetapan UKT PTN

Pemerintah Diminta Ambil Kendali Penetapan UKT PTN

Nasional
Indonesia Jadi Tuan Rumah Forum Air Dunia Ke-10 di Bali

Indonesia Jadi Tuan Rumah Forum Air Dunia Ke-10 di Bali

Nasional
Gantikan Yusril Jadi Ketum PBB, Fahri Bahcmid Fokus Jaring Kandidat Pilkada

Gantikan Yusril Jadi Ketum PBB, Fahri Bahcmid Fokus Jaring Kandidat Pilkada

Nasional
APEC 2024, Mendag Zulhas Sebut Indonesia-Korsel Sepakati Kerja Sama di Sektor Mobil Listrik dan IKN

APEC 2024, Mendag Zulhas Sebut Indonesia-Korsel Sepakati Kerja Sama di Sektor Mobil Listrik dan IKN

Nasional
Kebebasan Pers Vs RUU Penyiaran: Tantangan Demokrasi Indonesia

Kebebasan Pers Vs RUU Penyiaran: Tantangan Demokrasi Indonesia

Nasional
Tanggapi Keluhan Warga, Mensos Risma Gunakan Teknologi dalam Pencarian Air Bersih

Tanggapi Keluhan Warga, Mensos Risma Gunakan Teknologi dalam Pencarian Air Bersih

Nasional
Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Nasional
Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Nasional
GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

Nasional
Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Nasional
Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com