Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Mayoritas Publik Menyaring Pemberitaan Politik di Televisi

Kompas.com - 11/02/2014, 23:09 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Televisi masih menjadi sumber utama bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi, tak terkecuali informasi mengenai Pemilu 2014. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) bekerjasama dengan lembaga survei asal Washington DC, IFES, televisi menjadi sumber utama informasi mengenai pemilu.

"Kita ajukan pertanyaan kepada responden, sumber-sumber manakah yang Anda gunakan untuk mendapatkan informasi tentang Pemilu 2014?" kata Peneliti IFES Rakesh Sharma saat merilis hasil survei di Jakarta, Selasa (11/2/2014).

Hasilnya, responden yang menjawab televisi sebanyak 65 persen. Angka tersebut jauh dibandingkan urutan kedua, yakni responden yang menjawab dari keluarga dan teman (17 persen).

Di urutan ketiga, adalah ketua RT (16 persen). Kepala Desa/Lurah berada satu ututan dibawahnya (12 persen). Koran/majalah, dan poster, pamflet serta billboard menempati urutan kelima dan keenam dengan masing-masing mendapatkan 10 persen.

Sisanya, secara berurut adalah internet (5 persen), radio (4 persen), bincang-bincang tidak resmi (4 persen), panitia pemilu (3 persen), caleg/pengurus partai (2 persen), dan pertemuan keagamaan (1 persen).

"Saat diajukan pertanyaan, manakah dari cara-cara berikut yang paling efektif untuk mengajak masyarakat memilih, televisi kembali mendominasi," lanjut Rakesh.

Iklan kampanye di televisi, menurut 36 persen responden, akan menjadi alat yang paling efektif untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pemilu. Sementara, pertemuan informal, program acara di televisi/radio, serta debat dialog antar kandidat, mendapatkan suara masing-masing 8 persen responden.

Sisanya, secara berurut adalah penggunaan poster, bendera dan banner (5 persen), pertemuan keagamaan (5 persen), penggunaan brosur/selebaran (3 persen), iklan kampanye di media cetak (2 persen), seminar (1 persen), lainnya (5 persen) dan tidak menjawab (9 persen).

Meski demikian, survei ini juga menunjukkan kalau masyarakat mulai berhati-hati dalam menyaring pemberitaan di televisi. Sebanyak 71 persen responden mengaku setuju apabila pemilih harus mulai berhati-hati dalam menerima pemberitaan yang disiarkan di televisi.

Sebanyak 15 persen lainnya bahkan menjawab sangat setuju. Hanya 4 persen yang mengaku tidak setuju, sementara 10 persen lainnya mengaku tidak tahu/tidak menjawab. "Ini kemungkinan besar karena masyarakat sudah tahu media dimiliki oleh tokoh parpol," pungkas Rakesh.

Survei tersebut dilakukan pada 17-30 Desember 2013 dengan mewawancarai 1890 responden yang tersebar di 33 provinsi Indonesia. Margin of error survei itu kurang lebih 2,3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini disebut dibiayai oleh LSI dan IFES, tanpa biaya dari sponsor.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com