Jadi Pengacara Tersangka Korupsi, Chandra Dinilai Tak Konsisten

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Nudirman Munir menyayangkan langkah mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra M Hamzah, menjadi pengacara tersangka korupsi. Menurut Nudirman, hal itu menunjukkan Chandra tak konsisten dalam pemberantasan korupsi.

"Itu kan jadi enggak konsisten, katanya terdepan memberantas korupsi tapi sekarang kondisinya jadi berbeda," kata Nudirman di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2014).

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, seharusnya Chandra meninggalkan pekerjaan menjadi pengacara yang membela tersangka korupsi setelah tidak lagi menjadi pimpinan KPK. Pasalnya, Nudirman yakin akan terjadi konflik kepentingan saat Chandra membela tersangka korupsi meski kasus tersebut tidak ditangani oleh KPK.

"Sekarang kita bisa lihat bagaimana sebenarnya beliau (Chandra), jadi ketika kasus Century mandek saat KPK dipimpin beliau, itu semakin membuat kita menduga ada sesuatu," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Chandra mengaku punya alasan sendiri sehingga menjadi pengacara tersangka kasus dugaan korupsi pelaksanaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Belawan, M Bahalwan. Sejak keluar dari KPK, ia kembali aktif sebagai pengacara. Pekerjaan itu memang dilakoninya sebelum ia menjabat sebagai pimpinan KPK.

Kemudian, ketika Mapna Co, BUMN dari Iran, bekerja sama dalam proyek tersebut dengan PLN pada 2012, perusahaan itu kemudian membentuk konsorsium PT Mapna Indonesia pada 7 Februari 2012. Chandra pun ditunjuk sebagai kuasa hukum PT Mapna Indonesia sejak konsorsium itu terbentuk.

Dia juga mengaku setuju untuk membela Bahalwan karena Manajer Operasional PT Mapna Indonesia itu menolak untuk memberikan uang Rp 10 miliar kepada oknum jaksa.

Sebelumnya, Bahalwan mengaku diperas oleh oknum jaksa Kejagung berinisial JIB sebesar Rp 10 miliar. Uang itu, disebutnya, agar ia tidak ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas kasus ini.