Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zainudin Bilang "Gawat" Sebelum Putusan Sengketa Pilgub Jatim

Kompas.com - 15/01/2014, 17:14 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo mengaku pernah bertemu dengan Ketua DPD Partai Golkar Zainudin Amali saat akan menghadiri sidang terakhir sengketa Pilkada Jawa Timur di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, pada 2 Oktober 2013 sekitar pukul 11.00 WIB. Menurut Soekarwo, saat itu Zainudin hanya mengatakan ada yang gawat dari sengketa Pilkada Jawa Timur di MK.

"Zainudin bertemu saya, memberi tahu bahwa Pilgub Jatim itu gawat. Apanya yang gawat? Semua 71.026 saksi tanda tangan sudah clean, fairness, dan sidang di MK tidak ada saksi yang memberatkan kami," kata Soekarwo di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (15/1/2014).

Menurut Soekarwo, pertemuan itu hanya terjadi sekitar 5 menit. Soekarwo menegaskan, pada pertemuan itu, Zainudin tidak menyampaikan adanya permintaan uang dari Ketua MK saat itu, Akil Mochtar. Ia juga mengaku baru tahu adanya percakapan antara Zainudin dan Akil melalui Blackberry Messenger (BBM) terkait permintaan uang itu dari media massa.

"Setelah saya baca (media massa), baru tahu ada permintaan Rp 10 miliar itu, tapi Pak Zainudin enggak menyampaikan pada saya," katanya.

Sebelumnya, Zainudin mengaku bahwa Akil meminta Rp 10 miliar untuk pemenangan Sokarwo dan Saifullah Yusuf dalam sengketa Pilgub Jatim. Menurut Zainudin, jika dana tersebut tidak disediakan, maka pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf terancam kalah dalam gugatan sengketa hasil Pilgub Jatim di MK melawan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja beberapa waktu lalu.

"Permintaan itu disampaikan kepada Soekarwo melalui saya, tapi saat itu Soekarwo menolak karena dia yakin fakta hukum menunjukkan dia menang," kata Zainudin, Minggu (12/1/2014).

Pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf menang dalam Pilgub Jatim dengan memperoleh 8.195.816 suara atau 47,25 persen. Sementara itu, pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja meraih suara 6.525.015 suara atau 37,62 persen.

Khofifah menggugat hasil Pilgub Jatim karena dinilai ada upaya sistematis yang didukung KPU Jatim dan berbagai program Pemprov Jatim untuk memenangkan pasangan petahana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com