Komnas HAM: Ruhut Harus Didorong Sampai Meja Hijau

"Indonesia sebagai negara plural yang terdiri dari keanekaragaman etnik dan ras yang menjadi kekayaan bangsa, maka Ruhut harus didorong sampai meja hijau agar memastikan hukum berjalan mengawal pluralisme bangsa," ujar Ketua Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Pelanggaran HAM Komnas HAM, Natalius Pigai melalui pesan singkat, Sabtu (7/12/2013).

Dia menuturkan, harus ada penegakan hukum atas tindakan Ruhut Sitompul yang diduga rasialis. Menurut Pigai, hal itu penting untuk memberi efek jera bagi Ruhut dan pelaku tindakan diskriminatif lain.

"Sebaiknya perlu ada proses hukum terhadap terduga (Ruhut) agar ada efek jera karena diskriminasi bagi bangsa kita selain bertentangan dengan Undang-undang, juga bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika," lanjutnya.

Pigai mengapresiasi langkah Boni yang menempuh jalur hukum. Menurutnya, tindakan Boni merupakan upaya ketaatan pada hukum. Meski demikian, dia berharap Boni dan Ruhut berdamai secara individual. Penegakan hukum, katanya, merupakan ranah hukum, bukan pribadi.

Dikatakan Pigai, pihaknya akan turun tangan memantau penanganan kasus dugaan rasialis yang dilporkan ke Polda Metro Jaya.

"Sesungguhnya merupakan kewenangan Komnas HAM untuk pengawasan diskriminasi ras dan etnik. Karena itu, Komnas HAM akan memantau agar kepolisian harus menindaklanjutinya," ujar dia.

Sebelumnya, Ruhut Sitompul dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Boni Hargens, Jumat (6/12/2013) . Boni melaporkan Ruhut atas ucapan Ruhut terhadap Boni yang dinilai rasialis. Menurut Boni, kekerasan yang diberikan dalam bentuk penghinaan oleh Ruhut terjadi dalam debat dialog di salah satu stasiun televisi nasional, Kamis (5/12/2013) pukul 17.30-18.00. Ketika itu, keduanya menjadi pembicara di dalam dialog tersebut. Mereka melakukan dialog melalui sambungan telepon karena keduanya berada di tempat berbeda.