Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Polwan Berjilbab, Oegroseno Bantah Selisih Pendapat dengan Sutarman

Kompas.com - 02/12/2013, 13:01 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Kepala Polri Komjen Pol Oegroseno menegaskan, ia tak berselisih pendapat dengan Kepala Polri Jenderal Pol Sutarman terkait penggunaan jilbab bagi polisi wanita (polwan). Namun, kata dia, penggunaan jilbab oleh polwan harus diatur dengan tegas. 

"Enggak ada (masalah dengan Kapolri)," kata Oegroseno, menjawab pertanyaan wartawan ketika ditemui di sela-sela kegiatan HUT Polairud di Mako Polisi Udara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Senin (2/12/2013).

Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Pol Sutarman sebelumnya telah memberikan lampu hijau kepada para polwan yang ingin menggunakan jilbab. Menurut Sutarman, penggunaan jilbab termasuk hak asasi manusia.

Sehari setelah pernyataan Sutarman, sejumlah polwan telah mulai menggunakan jilbab. Menurut Oegroseno, pernyataan Sutarman terkait penggunaan jilbab jangan diartikan secara gamblang. Pasalnya, belum ada regulasi yang mengatur penggunaan jilbab itu.

"Jadi, kata-kata besok itu kan bisa kata orang Jawa mbesok. Jadi bisa tomorrow, bisa the day after tomorrow. Yang jelas enggak yesterday," katanya.

Oegroseno menambahkan, keberadaan aturan yang mengatur penggunaan jilbab bagi polwan merupakan hal penting. Tujuannya ialah agar para polwan memiliki standar yang jelas dalam berseragam, di samping itu untuk menghindari adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan para polwan dalam berseragam.

"Sekarang contoh polisi boleh bawa senjata api, boleh enggak saya beli senjata api sendiri. Perintah negara polisi boleh bawa senjata api, boleh nembak orang. Kalau enggak diatur boleh enggak saya nembak wartawan? Jadi harus diatur," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com