Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakapolri: Jilbab Polwan Harus Diatur, Jangan Malah Tambah Seksi

Kompas.com - 02/12/2013, 12:08 WIB
Dani Prabowo

Penulis


TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com — Wakapolri Komjen Pol Oegroseno memiliki pandangan berbeda terkait penggunaan jilbab bagi para polwan. Menurutnya, penggunaan jilbab harus diatur di dalam sebuah aturan tertulis sehingga memiliki dasar hukum yang kuat.

"Saya sebagai Wakapolri harus amankan kebijakan itu bagaimana semua aturan karena organisasi negara harus tertulis," kata Oegroseno di sela-sela kegiatan HUT Polairud di Mako Polisi Udara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Senin (2/12/2013).

Seperti diberitakan, Kapolri Jenderal Pol Sutarman sebelumnya telah memberikan lampu hijau kepada para polwan yang ingin menggunakan jilbab. Menurut Sutarman, penggunaan jilbab termasuk hak asasi manusia.

Oegroseno menambahkan, aturan tertulis terkait penggunaan jilbab diperlukan agar terdapat keseragaman di antara para polwan. Dikhawatirkan, tanpa aturan yang jelas justru penggunaan jilbab hanya akan dijadikan sebagai sarana bagi para polwan untuk bersolek diri.

"Jangan sampai pakai jilbab nanti malah tambah seksi. Kalau menurut saya, mau pakai jilbab pakai baju terusan saja sekalian. Jangan sampai bajunya ketat, bodinya kelihatan, malah nimbulin nafsu-nafsu saja nanti," ujarnya.

Lebih lanjut, Oegroseno mengatakan jika saat ini para polwan tetap ingin menggunakan jilbab pada saat bertugas, mereka dipersilakan untuk pindah divisi yang memungkinkan untuk dapat menggunakan seragam yang jauh lebih bebas.

"Lebih mudah kalau ingin gunakan jilbab, silakan tugas di reserse atau intel. Tugas penyamaran pakai pakaian preman. Kalau seragam belum ada ketentuannya," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com