Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fenomena Jokowi, Oligarki Parpol Harus Dipecahkan

Kompas.com - 01/12/2013, 17:38 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte menilai, fenomena Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi yang selalu memenangi berbagai survei calon presiden merupakan fenomena retaknya oligarki partai politik. Hal tersebut disampaikan Philips saat merilis hasil survei CSIS yang menunjukkan elektabilitas Jokowi menang telak dengan angka 34,7 persen.

"Survei ini menunjukkan telah retaknya oligarki partai-partai politik yang selama ini mereka anut," kata Philips di Jakarta, Minggu (1/12/2013).

Philips mengatakan, Jokowi bukanlah bagian dari oligarki politik PDI Perjuangan. Jokowi tak punya posisi ataupun jabatan penting di dalam oligarki PDI-P.

"Jokowi bukan pemilik, bukan ketua umum, juga bukan bendahara umum. Jokowi bukan siapa-siapa di PDI-P," kata Philips.

Namun, dengan posisinya yang tidak strategis tersebut, kata dia, Jokowi berhasil menggebrak menjadi capres yang diidolakan masyarakat. Jokowi selalu memenangi survei capres melawan tokoh-tokoh yang memiliki jabatan penting di parpol, mulai dari ketua umum hingga pemilik partai.

"Jokowi bisa mengalahkan tokoh yang berada di pusat oligarki partainya seperti Prabowo (pendiri, Ketua Dewan Pembina Gerindra), Megawati (Ketum PDIP), Wiranto (pendiri, Ketum Hanura)," ujar dia.

Oleh karena itu, lanjut Philips, sangat egois dan tak adil, jika Jokowi yang sudah diinginkan rakyat, namun tidak dicapreskan oleh PDI-P. Menurutnya, terdapat sistem yang salah apabila masyarakat bisa memilih secara bebas dan demokratis dalam pemilu, namun parpol hanya berkutat dalam sistem oligarki ketika memilih capres.

Selain Jokowi, menurutnya, tanda-tanda retaknya oligarki elit partai juga terlihat dalam Konvensi Capres Partai Demokrat. Konvensi tersebut, walaupun sedikit, namun telah memberi ruang bagi kemunculan tokoh di luar elit Demokrat.

Philips berharap, kedepan keretakan oligarki politik harus terus didorong hingga benar-benar pecah. Dengan begitu, parpol tidak lagi hanya terpaku dengan tokoh elit yang ada dalam oligarki mereka. Elit parpol bakal mencari tokoh-tokoh alternatif yang didukung oleh arus bawah seperti Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com