Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendukung Demokrat, Golkar, Gerindra Pilih Jokowi Jadi Presiden

Kompas.com - 01/12/2013, 17:10 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden 2014 bukan hanya berasal dari pendukung PDI Perjuangan. Pendukung Jokowi juga berasal dari massa parpol lain. Hal tersebut terlihat dalam survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang dirilis di Jakarta, Minggu (1/11/2013).

Dalam survei CSIS, pendukung Jokowi terbesar masih datang dari massa PDIP. Sebanyak 63,6 persen massa PDIP mendukung Jokowi sebagai capres. Dukungan lain datang dari Partai Demokrat. Sebanyak 42,7 persen massa pendukung partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu memilih Jokowi sebagai presiden.

"Kekecewaan publik terhadap Partai Demokrat yang kinerjanya menurun dan kadernya banyak tesandung kasus korupsi membuat hampir setengah pemilih Demokrat mendukung Jokowi," kata Peneliti CSIS Philips J Vermonte saat memaparkan hasil rilis.

Massa pendukung Partai Golkar, menurut CSIS, tak seluruhnya mendukung Aburizal Bakrie alias Ical sebagai capres. Sebanyak 22,7 persen massa Golkar memilih mendukung Jokowi.

Begitu pula dengan massa Partai Gerindra. Sebanyak 20,6 persen massa pendukung Gerindra lebih memilih Jokowi ketimbang Prabowo Subianto.

"Jadi pendukung Jokowi ini lintas partai. Ini sebelumnya tidak pernah terjadi," kata Philips.

Fenomena menarik lainnya, lanjut Philips, dukungan Jokowi dari massa PDI-P jauh diatas Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri. Megawati hanya mendapat dukungan sebanyak 10,7 persen dari massa PDIP.

"Jika melihat ini, harusnya Megawati berpikir ulang untuk kembali mencalonkan diri di 2014. Lebih baik relakan saja Jokowi yang menjadi capres," pungkasnya.

Menurut CSIS, survei dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 1.180 responden di 33 provinsi. Survei berlangsung dari tanggal 13-20 November 2013 dengan margin of error 2,85 persen pada confidence level 95 persen.

Seperti diketahui, PDIP belum menetapkan capres. Penetapan capres-cawapres berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hanya, Megawati kerap tampil bersama dan memuji Jokowi. Adapun Jokowi tak pernah mau mengomentari mengenai pencapresan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com