Teratas, Elektabilitas Jokowi Tiga Kali Lipat dari Prabowo

Kompas.com - 01/12/2013, 16:07 WIB
Fabian Januarius Kuwado Megawati Soekarnoputri, Rieke Dyah Pitaloka, dan Joko Widodo.

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi kembali menang telak dalam survei Pemilu Presiden 2014. Kali ini, elektabilitas Jokowi teratas dalam survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dengan angka 34,7 persen.

"Seperti yang sudah banyak disampaikan survei-survei lainnya sebelumnya, survei kami juga menunjukkan kalau Jokowi di urutan pertama," kata peneliti CSIS, Philips J Vermonte, saat merilis hasil survei di Jakarta, Minggu (1/12/13).

Menurut CSIS, Jokowi unggul di atas nama-nama yang sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto satu tingkat di bawah Jokowi dengan perolehan suara yang relatif jauh di angka 10,7 persen.

Capres Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical berada tipis di bawah Prabowo dengan angka 9 persen. Adapun capres dari Partai Hanura Wiranto berada di posisi keempat dengan angka 4,6 persen.

Elektabilitas tokoh lain ialah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (3,7 persen), mantan Presiden Megawati Soekarnoputri (3,3 persen), Mahfud MD (1,8 persen), dan Hatta Rajasa (0,6 persen). Adapun responden yang belum menentukan calon pemimpinnya mencapai angka 22,8 persen.

Meskipun angka swing voters cukup besar, menurut CSIS, angka itu menurun dari survei sebelumnya yang digelar April 2013 di angka 40 persen.

"Penurunan jumlah yang golput ini kemungkinan berpindah ke Jokowi karena pada April lalu (elektabilitas) Jokowi hanya meraih 28,6 persen," pungkas Philips.

Menurut CSIS, survei dilakukan dengan wawancara tatap muka 1.180 responden di 33 provinsi. Survei berlangsung dari tanggal 13-20 November 2013 dengan margin of error 2,85 persen pada confidence level 95 persen.

Seperti diberitakan, penetapan capres PDI-P berada di tangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. PDI-P menyebut akan menetapkan capres-cawapres di waktu yang tepat. Adapun Jokowi tak pernah mau menanggapi pencapresan.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisIhsanuddin
EditorSandro Gatra

Terkini Lainnya

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Nasional
Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Nasional
Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Nasional
Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Nasional
Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Nasional
Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Nasional
Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Nasional
Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Nasional
SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

Nasional
BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

Nasional
Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Nasional
Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN 'Kecurangan Bagian dari Demokrasi'

Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN "Kecurangan Bagian dari Demokrasi"

Nasional
KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

Nasional
KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

Nasional

Close Ads X