Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nilai Jeblok untuk Megawati

Kompas.com - 01/12/2013, 15:40 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil survei Indikator Politik menyatakan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan memiliki nilai jeblok di mata responden. Nilai jeblok untuk Megawati berasal dari beberapa kriteria penting sebagai calon pemimpin, seperti kejujuran, kemampuan berempati, ketegasan, dan kecerdasan.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi menjelaskan, hasil survei yang dilakukan lembaganya menunjukkan bahwa Megawati mendapat nilai nol persen untuk kriteria kecerdasan (pintar). Hasil jeblok itu diperoleh dari survei yang dilakukan secara spontan (tanpa diberi jawaban) maupun survei semiterbuka (dengan panduan jawaban).

Secara spontan responden juga memberi nilai jeblok untuk Megawati di kriteria lainnya, seperti kemampuan memimpin (1 persen), berwibawa (nol persen), tegas (4 persen), perhatian kepada rakyat (2 persen), dan kriteria jujur atau bisa dipercaya (3 persen).

Sementara untuk survei semiterbuka, nilai yang diperoleh Megawati mengalami sedikit kenaikan. Untuk kategori kemampuan memimpin, Megawati mendapat 3 persen, berwibawa (5 persen), tegas (10 persen), perhatian pada rakyat (10 persen), dan jujur atau bisa dipercaya (6 persen).

Nilai jeblok untuk Megawati itu berbanding terbalik dengan raihan yang dicapai kader PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi). Dalam survei spontan, Jokowi mendapat angka di atas 10 persen untuk semua kriteria, dan untuk survei semiterbuka angkanya tembus di atas 20 persen untuk semua kriteria.

Burhanudin menuturkan, masyarakat pemilih nasional saat ini cenderung mendambakan calon presiden yang jujur atau bisa dipercaya. Kriteria seperti pintar, tegas, atau berwibawa tidak lagi menjadi prioritas.

"Pemilih juga cenderung tidak memilih elite politik lama yang dibicarakan akan maju di 2014 seperti Megawati, Prabowo, atau Aburizal Bakrie," pungkas Burhanudin, di Kantor Indikator Politik, Jakarta, Minggu (1/12/2013).

Survei ini dilakukan Indikator Politik dengan populasi survei warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 atau lebih, dan atau telah menikah. Jumlah sampel sebanyak 1.200 dan berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Responden dipilih secara random.

Quality control dilakukan random pada 20 persen total sampel dengan metode spot check. Survei ini diklaim memiliki margin of error sebesar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Waktu wawancara dilakukan 10-20 Oktober 2013. Survei ini dibiayai oleh surat kabar Sinar Harapan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com