Pendanaan Kampanye yang Bermasalah Jadi Penyebab Korupsi?

"Pola modusnya kan hampir sama. Parpol mau cari modal banyak dan cepat sehingga bagaimana mensiasati kesempatan yang ada," kata Dahlan di Jakarta, Sabtu (30/11/2013).

Ia mengatakan, pola utama yang digunakan partai politik adalah mencari celah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui kebijakan negara. Menurut Dahlan, beberapa kasus korupsi, seperti kasus dugaan suap impor daging sapi dan kasus Hambalang diindikasikan terkait dalam pengumpulan modal politik dalam rangka menghadapi pemilu 2014.

Dahlan mengatakan, sejak era reformasi, perilaku korupsi memiliki keterkaitan dengan dana kampanye parpol dalam setiap pemilu. Pada pemilu tahun 1999 misalnya, ada kasus korupsi Buloggate.

Sementara pada pemilu tahun 2004, Dahlan mencontohkan kasus korupsi non-budgeter DKP yang melibatkan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri yang disinyalir mengalir kepada para calon presiden. "Kalau (pemilu) 2009 yang lalu, ada dugaan kasus Century adalah bagian dari konsolidasi mengumpulkan modal politik," katanya.

Ia menilai, persoalan ini juga disebabkan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terlalu besar. Para anggota DPR, kata Dahlan, memiliki informasi terkait anggaran yang kemudian informasi tersebut ditransaksionalkan. Ia pun berpendapat DPR seharusnya mengawasi persoalan yang lebih makro, bukan persoalan yang bersifat teknis. "Habis waktu DPR kalau banyak bicara soal teknis anggaran," tandasnya.