Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hindari Disadap, Menkominfo Kaji Larangan Pejabat BBM-an

Kompas.com - 21/11/2013, 16:36 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan, hanya presiden, wakil presiden, dan intelijen yang menggunakan jaringan telekomunikasi khusus. Para pejabat lain setingkat menteri dan di bawahnya menggunakan komunikasi publik layaknya masyarakat biasa sehingga rawan disadap.

"Hanya RI 1 dan RI 2, dan kalangan intelijen yang menggunakan jaringan khusus," kata Tifatul seusai menjalani pertemuan tertutup dengan pimpinan operator telekomunikasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta, Kamis (21/11/2013).

Pertemuan tersebut dilakukan menyikapi penyadapan yang dilakukan Australia terhadap sejumlah pejabat Indonesia, salah satunya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Tifatul mengakui, kurang ketatnya pengamanan terhadap pejabat negara tersebut dapat dijadikan celah bagi negara lain untuk melakukan penyadapan. Oleh karena itu, pihaknya akan mengevaluasi apakah perlu pemberian pengamanan khusus kepada para pejabat negara di bawah RI-1 dan RI-2.

"Nanti akan kita evaluasi dulu. Pertemuan ini juga salah satunya bertujuan untuk itu. Kalau memang dirasa perlu, nanti sampai ke tingkat bawah juga (akan dilindungi)," ujar dia.

Nantinya, lanjut politisi PKS itu, evaluasi akan dilakukan terhadap penggunaan aplikasi chatting seperti Blackberry Messenger untuk komunikasi antarpejabat. Jika dirasa berbahaya, maka penggunaan aplikasi seperti itu juga akan dibatasi.

"Singapura contohnya, sudah melarang pejabat pemerintahnya berkomunikasi lewat BBM," pungkas Tifatul.

Seperti diberitakan, penyadapan terungkap setelah Edward Snowden, mantan pegawai kontrak Badan Keamanan Nasional AS (NSA) membocorkan dokumen rahasia. Dalam dokumen itu terungkap bahwa dinas intelijen Australia, DSD, telah menyadap telepon seluler para pejabat tinggi Indonesia, termasuk Presiden dan Nyonya Ani Yudhoyono pada Agustus 2009.

Kepala BIN Marciano Norman mengatakan, pihak Australia tidak akan pernah mengakui telah melakukan penyadapan. Namun, kata dia, informasi yang diterima pihaknya menunjukkan memang ada penyadapan oleh Australia dalam kurun waktu 2007-2009.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com