Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hatta: Masyarakat Kelas Atas Tak Akan Beli Mobil Murah

Kompas.com - 19/11/2013, 12:14 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kebijakan mobil murah yang digulirkan pemerintah ditujukan untuk masyarakat kelas bawah. Jadi, menurut pemerintah, mobil murah tak akan dibeli oleh masyarakat yang tergolong kelas atas.

"Masyarakat kelas atas di Indonesia umumnya akan membeli mobil kategori mewah, bukan mobil hemat energi dengan harga terjangkau," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa saat mewakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjawab pertanyaan DPD dalam Sidang Paripurna, Selasa (19/11/2013) di Gedung Parlemen, Jakarta.

Hatta menjelaskan, kategori mobil mewah umumnya adalah mobil dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc yang sampai saat ini belum diproduksi di dalam negeri atau masih impor dalam bentuk utuh. Bea masuk untuk mobil impor adalah 40 persen bagi negara asal impor yang tidak memiliki kerja sama ekonomi (free trade area) dengan Indonesia.

Selain bea masuk, dikenakan juga pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kategori mobil mewah yang berkisar antara 40 persen sampai 75 persen, tergantung kapasitas mesin dan jenis kendaraan. Hal ini termasuk mobil mewah jenis sedan, MPV, dan SUV.

Dalam paket kebijakan stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi telah ditetapkan bahwa PPnBM untuk kategori mobil mewah akan dinaikkan menjadi 125 persen untuk mengurangi defisit perdagangan dan untuk merangsang pengalihan aktivitas impor menjadi manufaktur di dalam negeri.

"Untuk mengendalikan kepemilikan mobil, pajak progresif telah pula diberlakukan," ujar Hatta.

Seperti diberitakan, jawaban Hatta adalah respons atas salah satu pertanyaan yang disampaikan sejumlah anggota DPD kepada pemerintah. Dalam pertanyaannya, DPD mensinyalir adanya kemungkinan tingginya permintaan mobil murah di tengah rendahnya lifting minyak nasional yang berakibat besarnya ketergantungan atas impor bahan bakar minyak.

Pertanyaan anggota DPD dilayangkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui hak bertanya. Presiden mengutus tiga menteri untuk mewakilinya menjawab pertanyaan dalam Sidang Paripurna DPD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com