Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diduga Terlibat TPPU, Bareskrim Polri Tangkap Pejabat Bea Cukai

Kompas.com - 29/10/2013, 21:09 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menangkap Kasubdit Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Heru Sulastiyono. Heru ditangkap lantaran diduga menerima suap dari Komisaris PT Tanjung Jati Utama, Yusran Arif.

Direktur Tippideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Arief Sulistyanto mengatakan, penangkapan terhadap Heru dilakukan pada Selasa (29/10/2013) sekitar pukul 01.00 WIB di kediamannya yang terletak di Perum Sutera Renata Alba Utama Nomor 3 Alam Sutera, Serpong, Tangerang, Banten.

"Sedangkan, Yusran ditangkap di rumahnya di Jalan H. Aselih RT 11/ RW 01 No. 49, Ciganjur, Kelurahan Cipedak, Jagakarsa sekitar pukul 08.00 WIB," kata Arief kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri.

Dalam kasus ini, Arief menjelaskan, Yusran merupakan seorang pemilik perusahaan yang bergerak di bidang ekspor dan impor barang. Adapun barang yang diekspor dan diimpor Yusran berupa mainan, aksesoris, suku cadang mesin, hingga bijih plastik.

Dalam menjalankan bisnisnya, Yusran mendirikan sebelas perusahaan lain yang diatasnamakan sejumlah pihak seperti supirnya, office boy kantor hingga tukang kebunnya. Kesebelas perusahaan itu juga bergerak di bidang yang sama.

Arief menambahkan, untuk menghindari audit yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terhadap perusahaannya, Yusran diduga menyuap Heru dengan menggunakan polis asuransi senilai Rp 5 miliar dan sejumlah kendaraan. Nantinya Heru akan memberitahukan kepada Yusran kapan Ditjen Pajak akan melaksanakan audit, sehingga Yusran dapat menutup perusahaannya.

Penutupan itu membebaskan Yusran dari kewajiban untuk membayar pajak. "Jadi Yusran itu dalam setahun membuka sejumlah perusahaan. Lalu saat akan diaudit, perusahaan itu ditutup, lalu dia buka lagi perusahaan yang lain, begitu seterusnya," katanya.

Arief menambahkan, penyelidikan atas kasus ini telah dilakukan sejak satu tahun terakhir. Namun, Bareskrim Polri baru dapat meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan Senin (28/10/2013) kemarin setelah alat bukti yang cukup.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com