Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Masuk Bursa Capres PKB, Ini Kata Mahfud MD

Kompas.com - 29/10/2013, 13:26 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai, kandidat calon presiden yang diusung PKB perlu ditambah. Ia menanggapi masuknya nama mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, sebagai salah satu kandidat capres yang dilirik PKB. Selama ini, PKB memunculkan dua nama, yaitu Mahfud dan pedangdut Rhoma Irama.

"PKB kan calonnya cuma tiga. Saya rasa memang harus ditambah. Konvensi Partai Demokrat saja sembilan orang," ujar Mahfud, seusai memberikan kuliah umum bagi PNS Pemprov DKI Jakarta, di Balaikota, Jakarta Selasa (29/10/2013) pagi.

Masuknya nama Jusuf Kalla, kata Mahfud, akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memilih tokoh yang dianggap layak menjadi pemimpin bangsa. Yang terpenting, kata dia, nama yang muncul murni merupakan suara akar rumput dan sejalan dengan azas, prinsip, serta sevisi dengan partai tersebut.

Namun, hingga kini, kata Mahfud, nama-nama yang muncul baru dalam tataran wacana. Keputusan final PKB tentang calon yang akan diusung menunggu hasil pemilihan legislatif.

"Belum ada yang final. Nama-nama itu kan baru disampaikan hanya sebagai aspirasi. Finalnya itu mungkin April, Juni 2014 mendatang," ujarnya.

Dukung JK

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Wilayah PKB se-Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat, Senin (28/10/2013), berkumpul di Jakarta dan membuat pernyataan dukungan untuk mengusulkan Jusuf Kalla sebagai calon presiden 2014-2019.

Dasar pertimbangan mereka menjagokan Jusuf Kalla, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan, Kalla dianggap memiliki kapabilitas dan kredibilitasnya sebagai negarawan sudah terbukti. Kalla juga dianggap mampu menangani konflik dan mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam dan pluralistik. Surat ditandatangani oleh Ketua DPW Kalimantan Selatan Zairullah Azhar, Ketua DPW PKB Kalimantan Barat Mulyadi Tawik, Ketua DPW Kalimantan Timur Syafruddin, Sekretaris DPW Kalimantan Tengah Gunawan, dan Sekretaris DPW NTB Tauhid Rifai.

”Jusuf Kalla itu pilihan terbaik. Beliau juga punya sejarah dan banyak prestasi. Beliau itu dulu the real president,” kata Zairullah.

7 alasan

Setidaknya, ada tujuh alasan yang menjadi dasar dukungan terhadap pencalonan JK yang dituangkan dalam surat pernyataan dukungan yang ditandatangani sejumlah pimpinan wilayah tersebut di Jakarta hari ini.

Pertama, kapabilitas dan kredibilitas sebagai negarawan sudah terbukti saat menjadi wakil presiden.

Kedua, kemampuan JK menangani konflik dan mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam dan pluralistik. Misalnya, perannya mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik di Poso, Ambon, dan Aceh.

Ketiga, JK sudah terbukti mampu memecahkan masalah pemerintahan dan kenegaraan, bukti sebagai teknokrat yang unggul.

Keempat, JK mempunyai keberanian mengambil risiko untuk kepentingan lebih besar.

Kelima, JK menjadi pencetus kebijakan-kebijakan revolusioner dan visioner melihat peluang dan tantangan bangsa ke depan.

Keenam, JK adalah seorang warga NU yang dekat dengan ulama dan warga Nahdliyin.

Ketujuh, menjadikan JK sebagai capres PKB akan mendongkrak citra partai yang berdampak terhadap perolehan suara pada Pemilihan Legislatif 2014. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com