Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pria Ini Mengaku Bisa Loloskan Caleg hingga Capres

Kompas.com - 23/10/2013, 08:17 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Menjelang Pemilu 2014, ada sisi-sisi lain yang menjadi fenomena di luar dinamika politik yang terjadi. Apa itu? Salah satunya adalah jasa yang menjanjikan seorang calon anggota legislatif dan calon presiden bisa lolos ke Senayan atau tampil menjadi pemimpin negeri. Satu di antaranya, DR H Desembriar Rosyady SAg, SE, SH, MM, MBA. Pria dengan sederet gelar ini tak mau dikatakan paranormal. Ia lebih senang masyarakat menyebutnya sebagai guru spiritual politik.

Rosyady mengaku bisa meloloskan para calon anggota legislatif (caleg), calon wali kota, calon gubernur, hingga calon presiden. Apa yang dilakukannya kepada para calon pejabat publik itu?

Ditemui di salah satu kantornya di kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu, tak ada kesan angker yang biasa dijumpai di tempat-tempat praktik paranormal. Tempat Rosyady ini jadi satu dengan sebuah organisasi massa, Koperasi Syiarkah Muawwanah milik Koperasi Indonesia, dan tempat pendidikan dan pelatihan perhotelan dan kapal pesiar, Persada College. Selain di Bambu Apus, Rosyady juga membuka praktik di kawasan Jatiasih, Bekasi dan Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Setelah memperkenalkan dirinya, Rosyady pun langsung menggelar puluhan brosur promosi praktiknya yang memberikan jaminan kepada para calon pejabat publik.

“Ini awalnya saya tulis 99 persen, tapi banyak orang yang ragu karena kenapa enggak 100 persen? Padahal, sebenarnya kalau sama saya sudah pasti lolos. Jadi saya ganti, ini brosur terbaru jadi 100 persen,” kata Rosyady.

KOMPAS.com/SABRINA ASRIL Brosur yang disebarkan oleh Rosyady untuk memikat para caleg, capres, dan pejabat publik yang ingin menggunakan jasanya agar bisa lolos sesuai harapan.
Menurutnya, usaha jasa ini baru dimulainya pada tahun 2013 ini setelah banyak orang yang datang meminta bantuannya. Sebelum menjadi guru spiritual politik, Rosyady menjalani pekerjaan sebagai guru mengaji dan penceramah. Namun, pria ini beralih profesi karena banyak kliennya yang meminta pertolongan lantaran khawatir dijegal oleh orang lain yang menggunakan ilmu hitam. Dia memastikan cara yang dilakukannya berbeda dengan paranormal lainnya.

“Enggak pakai ilmu hitam. Kita berdoa, minta sama Allah,” katanya.

Tarif fantastis

Jika ada yang ingin menggunakan jasanya, kata Rosyady, orang itu harus terlebih dulu membayar tarif yang sudah ditetapkan. Untuk caleg DPRD tingkat II, tarif yang dipatok Rosyady yakni Rp 100 juta, untuk tarif caleg DPRD tingkat I Rp 200 juta, caleg DPR RI Rp 300 juta, lurah Rp 50 juta, wali kota Rp 2 miliar, gubernur Rp 3 miliar, dan presiden Rp 1 triliun. Angka yang cukup fantastis!

“Ya wajar dong tarifnya segitu, coba orang kalau kampanye biasa misalnya DPR palingan itu kan ada Rp 1 miliar. Kalau ke saya kan murah Rp 300 juta saja. Lagian kok pakai hitung-hitung, nanti juga dia dapat gaji gede ratusan juta,” ucapnya.

Pembayaran, lanjut Rosyady, dilakukan di muka. Namun, untuk membuat kliennya percaya, uang itu disimpan di bank terlebih dulu dan dibuatkan bank garansi. Uang baru bisa cair jika ternyata si calon sukses lolos dan dilantik.

“Sama saya pasti jadi. Kalau enggak jadi, uang kembali,” ujar Rosyady.

Setelah masalah uang beres, Rosyady mengatakan, calon itu harus terlebih dulu mengikuti ritual selama tujuh hari. Ritual itu, sebutnya, merupakan amalan yang harus dilakukan sang calon, salah satunya yakni berupa doa-doa. Untuk melakukan ritual ini, klien Rosyady juga harus membayar Rp 5 juta yang tidak bisa dikembalikan apabila gagal lolos.

“Ini sebagai alat saja, semacam ujian. Dia beneran bisa jadi anggota DPR atau enggak? Selama satu minggu itu saya bisa lihat ini orang bakalan jadi apa enggak,” ujarnya.

Bagaiamana cara mengetahui si calon akan jadi anggota Dewan?

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com