Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasca-penangkapan Wawan, Rumah Atut Ramai Dikunjungi

Kompas.com - 06/10/2013, 02:32 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Rumah pribadi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di Komplek Interkon Blok U I No. 99, Jalan Jeruk Joglo 2, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, mendadak ramai dikunjungi oleh keluarga dan rekan dekat Atut.

Para tamu tersebut datang setelah adik kandung Atut, Tubagus Chaeri Wardana, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak, Banten, terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar.

"Rame itu, keamanan waktu malem penangkapan Pak Wawan rame dari malem sampe pagi," ujar Ketua RT 12, Ma'ah, kepada wartawan, Sabtu (5/10/2013) malam.

Sayangnya, ketika ditanya apakah kondisi keramaian itu berlangsung sampai hari ini, ia mengaku tidak mengetahuinya.

Ma'ah menceritakan, sudah sejak tahun 1990-an orang nomor satu di Provinsi Banten itu memiliki rumah tersebut. Pada saat rumah tersebut dibeli, seluruh keluarga Atut mulai dari suami, Hikmat Tomet, dan kedua anaknya Andhika Hazrumy dan Andiara Apriala Hikmat tinggal di rumah tersebut.

Atut dan keluarganya dikenal sebagai orang yang kerap bersosialisasi. Anaknya yang pertama, Andhika Hazrumy, bahkan dikenal akrab dengan seluruh remaja yang tinggal di sekitar rumah mereka. Tak jarang pula, ia bermain sepakbola bersama rekan-rekan sejawatnya.

"Sebelum jadi gubernur sering bersosialisasi. Setelah jadi gubernur sekarang jarang ke rumah," ujarnya.

Saat ini, Ma'ah mengatakan, rumah tersebut hanya dihuni oleh suami dan anak sulung Atut saja. Kendati demikian, rumah itu tidak pernah sepi dari kunjungan rekan dan keluarga Atut.

Tak hanya itu, setiap satu minggu sekali, biasanya keluarga Atut kerap melakukan pengajian bersama para anak yatim piatu dan alim ulama. Para alim ulama itu bahkan sengaja dibawa dari Banten ke Jakarta.

"Biasanya di rumah ini suka ada pengajian seminggu sekali," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com