Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Skenario, Partai Penguasa Minimal Juara Dua?

Kompas.com - 02/10/2013, 18:24 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan, ada sebuah skenario besar yang akan mengupayakan partai berkuasa mendulang hasil positif di Pemilihan Umum 2014.

Hal itu berdasarkan kajian pribadi dan informasi yang diterimanya dari intelijen. "Kami mendengar bocoran dari intelijen, ada skenario, parpol berkuasa seminimal-minimalnya akan dibuat jadi juara dua," kata Hasto, dalam sebuah diskusi politik di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2013).

Hasto menuturkan, informasi yang ia sampaikan akan dipertanggungjawabkan secara pribadi, bukan atas nama partainya. Ia menuntut intelijen membuktikan hal tersebut. Secara pribadi, informasi tersebut dianggapnya valid karena sesuai dengan realitas yang ada.

Contoh terbaru, ia menyinggung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Kerja sama Lemsaneg dengan KPU, kata Hasto, wajib dicurigai karena lembaga intelijen itu memiliki garis komando langsung kepada Presiden.

Kecurigaannya makin menjadi karena di saat yang sama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang saat ini masih berkuasa. "Tentu kecurigaan publik semakin jadi. Semua harus tahu, pemerintah berkuasa takut kalah, takut putra mahkota yang telah disiapkan kalah," ujarnya.

Selanjutnya, Hasto juga menyinggung tayangan acara Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat yang disiarkan oleh TVRI. Menurutnya, ada penyalahgunaan kekuasaan di balik siaran tersebut yang menandakan praktik curang partai berkuasa telah sering dilakukan.

Tak sampai di situ, Hasto juga menyatakan bahwa ada dugaan Partai Demokrat telah melakukan kecurangan pada Pemilu 2009. Dugaan modus kecurangan yang digunakan adalah penggelembungan suara, penggunaan dana APBN, dan ketidaknetralan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2009.

Ketidaknetralan tampak jelas karena KPU tak memiliki data hasil penghitungan suara sampai tingkat TPS. Hasto menduga, semua data dihapus untuk menghilangkan jejak. Ia juga mengecam adanya komisioner KPU yang menjadi kader Partai Demokrat setelah partai tersebut memenangkan pemilu tahun sebelumnya.

"Pada 2009, rezim SBY memang melakukan itu (kecurangan), intelijen harusnya bisa membuktikan. Kerja sama Lemsaneg, penggelembungan DPT, kan semuanya bukan kebetulan, manipulasi semakin canggih," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com