Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ungkap Segera Identitas Anggota DPR yang Menyuap Terkait Seleksi Hakim Agung

Kompas.com - 20/09/2013, 16:16 WIB
Ariane Meida

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan (KMSPP) meminta Komisi Yudisial (KY) segera mengungkap identitas anggota Komisi III DPR yang disebutkan mencoba untuk menyuap terkait seleksi calon hakim agung serta segera melaporkannya ke Badan Kehormatan DPR RI. Direktur Advokasi YLBHI, Bahrain, yang tergabung dalam koalisi ini mengatakan, KY harus sesegera mungkin membeberkan detail dugaan suap tersebut kepada DPR dan publik agar calon hakim agung tersebut tidak diloloskan.

"Kalau kelamaan, integritas KY yang kita pertanyakan," kata Bahrain dalam konferensi pers Penyikapan Masyarakat Sipil Terkait Dugaan Mafia Peradilan dalam Seleksi Calon Hakim Agung di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Jumat (20/9/2013).

Koalisi menilai, praktik "suap berjemaah" untuk mengangkat pejabat publik sudah sering dilakukan oleh anggota DPR RI. Oleh karena itu, KMSPP menilai pengangkatan pejabat publik melalui DPR RI perlu dikaji ulang. Dengan demikian, proses seleksi bisa menghasilkan para pejabat publik yang kredibel dan memiliki moral tinggi.

"Mafia peradilan sudah lama bercokol di negeri ini, kita tahu itu ada, tapi sulit dibuktikan," tambah Peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR), Erwin Natosmal Oemar.

Menurut Erwin, sebelum pemberitaan mengenai upaya oknum Anggota Komisi III DPR RI yang mencoba menyuap Komisioner KY untuk meloloskan calon hakim agung tertentu merebak ke publik, terdapat pula kasus "suap berjemaah" dalam pengangkatan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Goeltom. Menurut KMSPP, hal ini menunjukkan ancaman terhadap independensi lembaga peradilan dan berpotensi melahirkan putusan-putusan kontroversial yang melukai hati publik.

Erwin juga mendesak agar KY segera menjelaskan kepada publik siapa saja oknum Komisi III DPR yang mencoba menyuap beberapa komisioner KY untuk meloloskan calon hakim agung, dan melaporkannya ke Badan Kehormatan DPR RI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com