DPR Disebut Paling Korup, Marzuki Salahkan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie menyalahkan pemerintah terkait perilaku korup para anggota Dewan periode 2009-2014. Menurut Marzuki, legislatif tidak mungkin bisa terlibat korupsi tanpa ada peran dari eksekutif.

"DPR itu kalau tidak kerja sama dengan eksekutif, itu enggak akan jadi. Kalau enggak ada deal-deal dari eksekutif, enggak akan bisa," kata Marzuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/9/2013).

Marzukie mengatakan hal itu ketika dimintai tanggapan pernyataan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja bahwa berdasarkan Indeks Korupsi Birokrasi, selama lima tahun berturut-turut, DPR meraih predikat lembaga terkorup.

Dibandingkan dengan lembaga Parlemen di negara lain di Asia Tenggara, kata Adnan, hanya di Indonesia yang anggota parlemennya melakukan korupsi, bahkan secara terstruktur. Di negara lain seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, lembaga yang paling korup adalah kepolisian.

Marzuki mengatakan, pengelolaan anggaran bukan berada di DPR, tetapi di eksekutif. DPR hanya melakukan pengawasan anggaran. Jadi, Marzuki meminta juga dipersoalkan perilaku korup di jajaran pemerintahan.

Ia menambahkan, DPR disebut lembaga paling korup lantaran kuantitas anggota Dewan yang terjerat korupsi. Jika ingin korupsi anggaran, kata dia, tidak mungkin anggota Dewan mengatur sendiri. Anggota lintas fraksi mesti ikut terlibat.

Berbeda dengan eksekutif, tambah Marzuki, seorang pegawai suatu kementerian atau lembaga bisa bermain anggaran sendiri. Jadi, ketika suatu kasus korupsi di kementerian atau lembaga terungkap, bakal banyak anggota Dewan yang terseret.

"Misalnya kasus Hambalang, di DPR banyak orang karena yang ngerjain banyak. Kalau eksekutif hanya satu dua orang (yang mengatur). DPR enggak bisa sendirian, harus berjemaah," kata politisi Partai Demokrat itu.

Marzuki meminta agar penilaian lembaga terkorup jangan hanya berdasarkan penanganan kasus korupsi di KPK, perlu dilihat juga penanganan di kejaksaan dan kepolisian. "Apakah banyak DPR atau non-DPR (terlibat korupsi)?" kata dia.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengaku menghormati pernyataan pihak KPK itu. Ia percaya bahwa KPK berniat baik agar DPR berbenah. "Mudah-mudahan masa pancaroba segera berlalu sehingga kita bisa berkonsentrasi membangun negeri ini," ucapnya.