Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SSSG: Dahlan Iskan Paling Layak Jadi Capres Demokrat

Kompas.com - 12/09/2013, 14:01 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Survei Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG) menempatkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan sebagai calon yang paling layak memenangkan Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Peneliti SSSG Ilman Nafian merujuk pada survei yang dilakukan baru-baru ini untuk mengukur popularitas peserta Konvensi Partai Demokrat.

Hasilnya, ungkap Ilman, popularitas Dahlan Iskan berada di posisi paling atas dengan 15,1 persen, diikuti Marzuki Alie 12,5 persen, Anies Baswedan 9,2 persen, dan Pramono Edhie Wibowo dengan popularitas sebesar 8,8 persen.

Peserta konvensi lainnya, Dino Patti Djalal, meraih 7,0 persen, Ali Masykur Musa 5,3 persen, Endriartono Sutarto 4,9 persen, Gita Wirjawan 4,3 persen, Hayono Isman 3,4 persen, Irman Gusman 1,6 persen, dan Sinyo Harry Sarundajang 0,6 persen.

Selain menyurvei popularitas peserta konvensi, SSSG juga melakukan survei mengenai peserta yang paling layak memenangkan kompetisi konvensi atau peserta yang paling layak menjadi calon presiden Partai Demokrat. Ilman mengatakan, hasilnya tak jauh berbeda.

Nama Dahlan Iskan tetap berada di posisi teratas (31,8 persen), diikuti oleh Anies Baswedan (5,6 persen), Pramono Edhie Wibowo (2,6 persen), dan Marzuki Alie (2,1 persen). Sementara presentase peserta lainnya tak lebih dari satu persen.

"Survei ini kami lakukan waktu Mahfud MD dan Jusuf Kalla dikatakan ikut konvensi, tapi ternyata mereka menolak. Sebanyak 19,3 persen responden memilih Jusuf Kalla, dan 10,7 persen memilih Mahfud," kata Ilman.

Survei dilakukan pada 25 Agustus sampai 9 September 2013 dengan melibatkan 1.250 responden yang tersebar di 10 kota besar. Sepuluh kota tersebut adalah DKI Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Makassar, Yogyakarta, Palembang, Denpasar, dan Balikpapan.

Metode pengumpulan data dengan wawancara telepon. Tingkat keyakinan hasil survei ini 95 persen dan sampling of error lebih kurang 2,77 persen. Kriteria responden di 10 kota besar ialah yang memiliki telepon rumah dan telah memiliki hak pilih pada Pemilu 2014. Sampel atau responden diambil secara acak dari nomor telepon yang terdapat di buku daftar pelanggan Telkom.

Mengenai sumber dana untuk melakukan survei ini, SSSG mengaku independen dengan menghabiskan biaya sekitar Rp 60 juta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com