Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Kalau Jokowi Capres, Apa Enggak Ketawa?

Kompas.com - 09/09/2013, 13:16 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan, ia tak melihat hasil kerja Joko Widodo alias Jokowi dalam satu tahun kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tak ada yang diapresiasi Ruhut dari kerja Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama.

Menurutnya, semua program yang dikerjakan Pemprov DKI Jakarta merupakan konsep peninggalan dari Fauzi Bowo alias Foke. Ia pun mempertanyakan dorongan agar Jokowi maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2014.

"Bayangkan kalau dia dicalonkan sebagai presiden, apa enggak ketawa? Apa sih yang dibuat Jokowi selama ini? Semua masih konsep Foke. Tanah Abang konsep Foke. Yang ada, waktu zaman Foke, enggak semacet ini Jakarta. Dulu dia menang karena ada harapan, tidak ada gusuran. Nyatanya yang kena gusur ngamuk-ngamuk. Dia setahun di Jakarta, kalau dibikin pilkada lagi, pasti kalah," kata Ruhut di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2013).

Ruhut mengatakan, Demokrat tak khawatir jika Jokowi maju sebagai capres yang diusung PDI Perjuangan. Ia percaya diri, calon presiden dari Demokrat yang akan ditetapkan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono melalui Konvensi Capres Demokrat akan mendapatkan dukungan rakyat.

"Kita tunggu Pak SBY maunya siapa. Kami enggak khawatir Jokowi. Kalau mau, dia boleh jadi cawapres kami. Kalau enggak, no way," kata anggota Komisi III DPR itu.

Dalam survei sejumlah lembaga, nama Jokowi selalu menempati urutan teratas sebagai calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Akan tetapi, PDI Perjuangan belum menyatakan apakah akan mengusung Jokowi sebagai presiden. Dalam Rakernas III PDI Perjuangan yang berlangsung hingga 8 September kemarin, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu menyatakan akan menyerahkan sepenuhnya kepada Mega. Penetapan capres juga mempertimbangkan dinamika politik menjelang Pemilu 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com