JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin kembali menuding mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menerima fee dari proyek-proyek pemerintah. Kali ini, Nazar menyebut dana hasil bermain proyek itu akan digunakan Anas untuk membiayai pencalonan dirinya sebagai Presiden 2014, selain memenangi kursi ketua umum partai dalam Kongres Demokrat 2010.
"Biayanya hampir Rp 300 miliar lebih," kata Nazaruddin di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (29/8/2013), seusai diperiksa sebagai saksi Hambalang maupun sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang pembelian saham perdana PT Garuda Indonesia.
Menurut Nazaruddin, ihwal sumber dana pemenangan Anas ini sudah ditanyakan penyidik KPK kepadanya selama pemeriksaan. Nazaruddin mengaku sudah menjelaskan ke penyidik KPK dari proyek mana saja uang tersebut didapatkan Anas.
"Saya bilang, salah satunya Hambalang. Baru dijelaskan siapa yang terlibat di proyek Hambalang, yang akhir," katanya.
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.Nazaruddin melanjutkan, ada sejumlah pihak yang aktif mengegolkan proyek Hambalang. Untuk di Kemenpora, katanya, proyek ini diatur mantan Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam. Kemudian di DPR, lanjutnya, proyek ini dikendalikan Anas dengan dibantu sejumlah anggota Komisi X DPR.
"Komisi X di pimpinan itu yang aktif betul mengendalikan yang selalu men-deal-kan berapa persentasenya itu Rully Azwar, Mahyudin, Herry Ahmadi. Di pimpinan koordinator anggaran, yang langsung komunikasi dengan banggar besarnya siapa? Itu Angelina Sondakh, Wayan Koster, Kahar, itu yang mengendalikan, terus pimpinan banggarnya yang menyetel supaya anggaran itu turun ke program Hambalang ada Olly Dondo, Mirwan Amir," tuturnya.
Selain proyek Hambalang, Nazaruddin menuding Anas menerima uang dari proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), proyek pembangkit listrik tenaga uap, dan proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM). Nazaruddin menyebut Anas dan anggota DPR Setya Novanto yang mengendalikan penuh proyek tersebut.
"Siapa pelaksananya? Ada saya, Andi Saptinus, terus siapa saja yang terlibat di Komisi DPR-nya? pimpinan Komisi II, nama-namanya tanya ke penyidik KPK biar lebih jelas," tambah Nazaruddin.
Bukan hanya itu, terpidana kasus suap wisma atlet SEA Games ini pun menyebut keterlibatan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam proyek e-KTP.
"Ada Mendagri-nya, lewat siapa menerimanya, ada yang diterima ditransfer, ada yang ke sekjennya, ada yang ke PPK-nya. Semua dijelaskan secara detail," tuturnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
