Pentingnya Suksesi 2014

Pada era baru, Indonesia mesti menjadi negara yang makin kuat, berdaulat, dan bermartabat. Dalam konteks itu, Indonesia memerlukan pemimpin baru.

Pascareformasi, Indonesia selalu dirundung masalah. Politik tak melahirkan perilaku dan etika yang bermartabat, tetapi politik transaksional dan praktik oligarkis sangat menonjol. Hukum tidak hanya sulit ditegakkan, tetapi justru diselewengkan, termasuk oleh penegak hukum. Korupsi yang menjadi agenda reformasi justru berkembang makin masif di sejumlah kalangan, termasuk penyelenggara negara.

Bangsa pun mulai mengendur kohesinya ketika konflik dan kekerasan sosial jadi jalan pintas untuk memecahkan persoalan. Suksesi 2014 menjadi sangat penting karena transisional dari era lama (Orde Baru hingga Reformasi) menuju era yang benar-benar baru dengan generasi yang terlepas dari beban masa lalu.

Ketika memberikan kuliah umum pada Program Pendidikan Reguler Angkatan Ke-49, Ke-50, dan Program Pendidikan Singkat Angkatan Ke-19 Lembaga Ketahanan Nasional, pekan lalu, Wapres Boediono mengingatkan pentingnya memilih pemimpin yang mampu mengawal demokrasi Indonesia. Alasannya, proses konsolidasi demokrasi di Indonesia belum rampung.

”Pilihlah pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang mampu mengawal proses demokrasi,” kata Boediono di Istana Wapres.

Menurut Wapres, pasca-Reformasi 1998, Indonesia merampungkan masa transisi yang berat, yang kemudian memasuki era konsolidasi. Pada era konsolidasi itu, berlangsung pembangunan pilar-pilar demokrasi sehingga diperlukan orang-orang yang mau ikut membangun institusi demokrasi dan mengawal aturan main institusi demokrasi. Konsolidasi tidak akan berhasil jika semua orang berlomba-lomba ingin mempunyai posisi. Hal itu perlu diperhitungkan saat Indonesia memilih pemimpin.

Sebagai salah satu lembaga yang berfungsi menciptakan kader pemimpin nasional, menjadi tugas partai politik mencari pemimpin baru yang bisa memimpin Indonesia di era baru.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), misalnya, terus mencari sosok pemimpin nasional yang bervisi mengembangkan Indonesia menjadi negara berdaulat dan bermartabat. ”Capres (calon presiden) yang ideal adalah figur yang punya track record (rekam jejak) positif sebagai pemimpin publik dan politik. Sosok itu harus mampu menghadirkan kembali kepercayaan publik dan kebanggaan kepada NKRI,” kata Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid, di Jakarta.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga berupaya bisa melahirkan pemimpin baru. Bagi PDI-P, kata Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo, kepemimpinan nasional setelah 2014 merupakan kepemimpinan transisional, perpaduan antara sosok yang memegang teguh prinsip dan sosok yang mampu mengelola pemerintahan.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang Sahar L Hasan, figur pemimpin ke depan adalah yang tidak mewarisi sifat, cara kerja, dan pola presiden-presiden sebelumnya. ”Memilih presiden juga dengan menerapkan prinsip organisasi modern. Tidak merangkap jabatan di sana-sini, tidak mengutamakan urusan partai dibandingkan urusan negara,” ujarnya.

Bursa capres

Hingga Minggu (25/8), parpol terus giat menjaring capres, seperti dilakukan tim konvensi Partai Demokrat. PDI-P juga tengah menyiapkan rapat kerja nasional meskipun kemungkinan belum akan menyebut nama capresnya.

Hingga kini nama-nama yang beredar di publik masih berkutat pada nama-nama yang beredar beberapa tahun ini, antara lain Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Megawati Soekarnoputri, Mahfud MD, Surya Paloh, Rhoma Irama, Wiranto, Dahlan Iskan, Hidayat Nur Wahid, Sultan Hamengku Buwono X, Hatta Rajasa, Anies Baswedan, Suryadharma Ali, Ani Yudhoyono, Sri Mulyani, Yusril Ihza Mahendra, Pramono Edhi Wibowo, dan Sutiyoso.

Namun, nama yang santer disebut belakangan ini adalah Joko Widodo (Jokowi), Gubernur DKI Jakarta. Dalam sejumlah survei, nama Jokowi unggul di antara tokoh-tokoh yang telah menasional lebih dahulu. Jokowi dikenal sebagai tokoh daerah (Wali Kota Solo) yang menunjukkan kerja baik dan positif sehingga mampu memenangi pilkada Jakarta melawan pasangan petahana.