Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komite Konvensi Demokrat Akan Buka-bukaan soal Dana

Kompas.com - 19/08/2013, 23:01 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Juru bicara komite konvensi calon presiden Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyatakan, komite akan membuka dana konvensi kepada publik. Hal ini untuk menghilangkan kecurigaan publik atas sumber pendanaan konvensi yang kini dikaitkan dengan kasus suap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.

“Soal pendanaan dalam satu minggu ini selesai penyusunannya, dan akan kami sampaikan ke publik. Komite punya punya komitmen kuat untuk konvensi ini agar bersumber dari dana yang sah, halal, bisa dipertanggungjawabkan, terbuka, dan bisa diakses,” ujar Hinca dalam jumpa pers seusai rapat pleno komite konvensi Partai Demokrat di Wisma Kodel, Senin (19/8/2013).

Hinca mengatakan, komite konvensi pada Senin ini baru menerima seluruh rumusan rancangan anggaran dari masing-masing bidang, seperti bidang program dan acara, bidang program sarana dan prasarana, bidang program media dan sosialisasi, bidang program penjaringan dan survei, serta bidang penegakan kode etik.

“Masing-masing sudah dimasukkan, tapi belum final. Sehingga belum bisa kami sampaikan. Oleh Ibu Andi (bendahara komite) nanti disusun, dan akan diumumkan,” ungkap Hinca.

Lebih lanjut, pria yang berprofesi sebagai advokat ini mengatakan, siapa pun bisa memberikan dana untuk komite konvensi, baik pihak internal Partai Demokrat maupun eksternal. Khusus untuk internal Demokrat, kata Hinca, tidak ada kewajiban partai untuk menyumbang khusus untuk konvensi.

“Semuanya sukarela kalau mau ada yang sumbang silakan. Tapi harus pasti bahwa itu dana halal dan bisa dipertanggungjawabkan. Nanti kami akan buat surat pernyataan agar bisa memastikan dana itu halal,” imbuhnya.

Hinca juga kembali menyatakan, kasus Rudi tak ada kaitannya dengan dana konvensi Partai Demokrat. Ia menilai komite konvensi diperkuat oleh orang-orang yang berkomitmen bersih. Dengan demikian, pada saat komite dibentuk, salah satu prinsip yang dipegang komite konvensi adalah keterbukaan, termasuk soal dana.

“Jadi enggak usah berpikir macam-macam, kami punya komitmen itu,” tukasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com