Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Guruh: Jokowi Belum Saatnya Jadi Capres!

Kompas.com - 16/08/2013, 14:59 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PDI Perjuangan, Guruh Soekarnoputra, menilai Joko Widodo belum saatnya maju dalam Pilpres 2014. Hal ini menyusul adanya ajakan dari Partai Demokrat untuk memasukkan nama Jokowi dalam peserta konvensi.

"Kalau menurut saya, belum saatnya buat Jokowi," ujar Guruh seusai acara Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT Ke-68 Proklamasi di depan Sidang Bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2013).

Meski demikian, Guruh mempersilakan Jokowi mempertimbangkan usulan Partai Demokrat. "Kalau dia diajak sana-sini, ya silakan. Tapi tergantung Jokowi," imbuh putra proklamator Soekarno ini.

Saat ditanyakan lebih lanjut apakah PDI Perjuangan rela jika Jokowi maju sebagai capres dari partai lain, Guruh enggan berkomentar. "Kalau itu tanyakan kepada Ketum (Megawati)," katanya singkat.

Demokrat lirik Jokowi

Jokowi hingga kini masih menjadi juara di sejumlah survei tentang elektabilitas calon presiden. Namun, PDI Perjuangan masih belum menentukan sikapnya apakah akan mengusung Jokowi. Alhasil, sejumlah partai pun mulai mendekati Jokowi. Sebut saja Partai Golkar, Partai Gerindra, dan terakhir Partai Demokrat.

Partai Demokrat yang akan mengadakan konvensi capres pada Agustus 2013 ini sudah memasukkan nama Jokowi dalam daftar calon peserta konvensi yang akan diundang. Salah satu sumber dari Komite Konvensi Partai Demokrat mengungkapkan, mayoritas anggota komite konvensi sepakat bahwa Jokowi masuk dalam daftar peserta konvensi. Namun, hal tersebut menunggu persetujuan dari Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com