Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Hormati Kebebasan Beragama!

Kompas.com - 16/08/2013, 12:39 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada semua pihak untuk menghormati kekebasan beribadah setiap warga berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing seperti diatur dalam Konstitusi. Tidak dapat dibenarkan, kata Presiden, jika seseorang atau kelompok memaksakan keyakinannya kepada yang lain.

"Apalagi disertai dengan ancaman, intimidasi, dan tindakan kekerasan," kata Presiden dalam pidato kenegaraannya menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-68 di sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2013).

Presiden menilai, secara umum hubungan antarkelompok dan golongan masih terjaga. Namun, Presiden mengaku prihatin masih terjadinya sejumlah insiden intoleransi dan konflik komunal. Di antaranya bahkan disertai dengan kekerasan.

Sebenarnya, kata Presiden, semua dapat dicegah apabila semua pihak, baik jajaran pemerintah, tokoh agama, sosial, budaya mengambil tanggung jawab bersama dan mengedepankan dialog. Mereka juga diminta menyebarkan nilai-nilai toleransi dan prinsip hidup berdampingan secara damai.

"Kita tidak mungkin menghilangkan perbedaan karena perbedaan merupakan ciri dari masyarakat majemuk. Yang perlu kita lakukan adalah mencegah perbedaan itu menjadi konflik yang berujung pada kekerasan," kata Presiden.

Presiden menambahkan, ketika gelombang radikalisme dan ekstrimisme terjadi di banyak belahan dunia, Indonesia harus tetap mampu mengelola kemajemukan kita. Yang diperlukan dalam hal ini adalah sinergi dan kerja sama yang baik antarpemerintah, para pemimpin agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat luas.

Seperti diberitakan, kasus-kasus intoleransi di Indonesia masih menjadi sorotan publik, bahkan internasional. Beberapa kasus belum terselesaikan seperti kasus GKI Yasmi di Bogor, HKBP Filadelfia di Bekasi, dan yang tengah disorot masalah Syiah di Sampang, Madura.

Bahkan, dalam proses rekonsiliasi di Sampang yang dilalukan pemerintah, terjadi pemaksaan keyakinan terhadap warga Syiah. Mereka diminta meninggalkan keyakinannya alias bertobat dengan ancaman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com