Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Gali Sumber Dana Kongres Partai Demokrat

Kompas.com - 10/07/2013, 18:05 WIB
Icha Rastika

Penulis

KOMPAS.com/ICHA RASTIKA Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi untuk mantan Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum yang menjadi tersangka Hambalang, Rabu (10/7/2013)


JAKARTA, KOMPAS.com -
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggali informasi mengenai sumber pendanaan Kongres Partai Demokrat 2010. Sumber pendanaan kongres yang berlangsung di Bandung ini ditanyakan penyidik KPK kepada Ketua Panitia Kongres Demokrat 2010 Didik Mukrianto dalam pemeriksaan Rabu (10/7/2013).

Seusai diperiksa selama kurang lebih enam jam, Didik mengaku telah menyampaikan kepada penyidik secara jelas dan detil bahwa sumber pendanaan Kongres 2010 itu murni berasal dari DPP Partai Demokrat.

“Terkait aliran dana segala macam, tadi dalam pemeriksaan karena memang sudah saya jelaskan secara detil dan terang, yaitu seluruh pembiayaan kongres tidak berasal dari mana pun kecuali dari DPP sehingga penyidik pun tidak pertanyakan lebih lanjut,” kata Didik di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Dia selesai diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Adapun Anas terpilih sebagai ketua umum melalui Kongres 2010. Lebih jauh Didik mengungkapkan, tidak ada pertanyaan penyidik KPK mengenai dugaan aliran dana BUMN ke Kongres Partai Demokrat.

Menurut Didik, pembiayaan kongres berasal dari DPP Partai Demokrat yang diperoleh melalui cara-cara yang sah sesuai dengan undang-undang. Mengenai detil siapa saja yang menyumbang untuk kongres, Didik meminta hal tersebut ditanyakan kepada bendahara DPP Partai Demokrat saja.

“Kalau detil dari siapa saja, silahkan ditanya ke bendahra DPP karena saat itu saya tidak punya domain untuk mengurusi asal dana dari mana,” tuturnya.

Didik juga mengungkapkan, DPP Partai Demokrat sudah menyiapkan biaya Kongres jauh sebelum kongres tersebut dilaksanakan. Mengenai total biaya Kongres, Didik menyebut nilainya tidak lebih dari Rp 7 miliar.

“Kita anggarkan sesuai kebutuhan, standar saja, kalau berbicara peserta Kongres sekitar 500 orang, dan akomodasi tiga hari di hotek yang basic (dasar) harganya Rp 500 ribuan, secara matematika bisa dihitung,” sambung Didik.

Saat ditanya mengenai dugaan bagi-bagi uang kepada sejumlah ketua dewan pimpinan cabang (DPC) dalam Kongres Partai Demokrat untuk pemenangan calon tertentu, Didik mengaku tidak tahu karena tugasnya sebagai ketua panitia kongres sudah sangat sibuk. Kendati demikian, dia menegaskan kalau panitia kongres tidak menganggarkan biaya untuk dibagi-bagikan kepada peserta kongres sebagai uang saku. Menurut Didik, panitia hanya menyediakan bus untuk transportasi peserta ke lokasi kongres dari tempat menginap masing-masing peserta di Bandung.

“Karena memang pelaksanaan kongres itu dilaksanakan di Asian Time, sementara penyebaran tempat peserta kongres itu ada di Kota Bandung, maka panitia hanya alokasikan dan sediakan bis untuk mobilisasi peserta ke tempat acara,” ujarnya.

Dalam kasus dugaan penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang, KPK menetapkan Anas sebagai tersangka. Anas diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang saat dia masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Hadiah tersebut, diduga berupa Toyota Harrier dan hadiah lainnya yang belum diungkapkan KPK.

Kini, KPK mendalami keterkaitan antara penyelenggaraan Kongres Partai Demokrat 2010 dengan gratifikasi yang diduga diterima Anas. Diduga, ada aliran dana BUMN ke Kongres tersebut. Aliran dana itu diduga mengalir untuk pemenangan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

    Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

    Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

    Nasional
    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Nasional
    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Nasional
    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Nasional
    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Nasional
    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Nasional
    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Nasional
    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Nasional
    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Nasional
    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Nasional
    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com