Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lengkapi Berkas Dirut PT Indoguna, KPK Periksa Ahmad Zaky

Kompas.com - 10/07/2013, 11:41 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Ahmad Zaky yang merupakan sekretaris pribadi mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, terkait penyidikan kasus dugaan korupsi kepengurusan kuota impor daging sapi, Rabu (10/7/2013). Kali ini, Zaky akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk melengkapi berkas pemeriksaan Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka.

"Diperiksa sebagai saksi bagi MEL (Maria Elizabeth Liman)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha melalui pesan singkat.

Menurut Priharsa, pemeriksaan Zaky hari ini merupakan penjadwalan ulang setelah dia tidak memenuhi panggilan KPK pada Senin (8/7/2013).

Hari ini, Zaky tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, sekitar pukul 09.00 WIB tanpa berkomentar kepada wartawan. KPK memeriksa Zaky karena dianggap tahu seputar kasus impor daging sapi yang juga menjerat Luthfi.

Nama Zaky juga disebut dalam rekaman pembicaraan yang diputar di persidangan kasus korupsi kuota impor daging sapi dengan terdakwa Direktur PT Indoguna, Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi. Kedua direktur Indoguna ini divonis 2 tahun 3 bulan penjara dalam kasus impor daging sapi.

Menurut rekaman itu, Zaky disebut meminta fee kepengurusan kuota impor daging sapi PT Indoguna Utama sebesar Rp 2.000 per kilogram daging. Zaky diduga terlibat kepengurusan tambahan kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama sebesar 500 ton pada 2012.

Saat diperiksa dalam persidangan Juard dan Arya beberapa waktu lalu, Zaky mengakui adanya pembicaraan soal fee Rp 1.000 per kilogram untuk 500 ton daging yang dialokasikan untuk dirinya. Namun, Zaky mengatakan kalau rencana pemberian fee itu tidak pernah terealisasi dan hanya omong kosong.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Nasional
    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Nasional
    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Nasional
    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

    Nasional
    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

    Nasional
    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Nasional
    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Nasional
    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Nasional
    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Nasional
    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Nasional
    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Nasional
    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Nasional
    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    Nasional
    Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

    Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com