Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laporan Helena Jangan Jadi Ajang Mengadu BNN-Polri

Kompas.com - 07/07/2013, 10:39 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menilai, laporan atas nama Helena terhadap Deputi Pemberantasian Badan Narkotika Nasional (BNN) Inspektur Jenderal Benny Mamoto ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri hendaknya tidak dijadikan ajang untuk mengadu domba antara BNN dan Polri. Demikian juga dengan Kompol AD yang disebut menyelinap masuk dan mengambil dokumen di ruang staf Benny.

"Seharusnya pengaduan Helena ini tidak menjadi ajang untuk mengadu domba antara BBN dengan Bareskrim Polri," ujar Neta melalui pesan singkat, Minggu (7/7/2013).

Neta mengatakan, Polri dan BNN harusnya bersinergi memberantas narkoba. Jika hubungan BNN dan Polri memanas akibat peristiwa itu, maka para sindikat narkoba yang gembira. Kepolisian juga diminta mengusut laporan Helena dan mengklarifikasi perbuatan Kompol AD. Neta melihat apa yang dilakukan Kompol AD ke Gedung BNN terkait laporan Helena. Menurutnya, kedatangan Kompol AD tersebut merupakan perintah atasan.

"Mustahil jika dalam melakukan tugas tersebut AD bekerja sendiri dan tidak diperintahkan atasannya," kata Neta.

Seperti diketahui, awalnya beredar bukti laporan polisi bernomor LP/568/VI/Bareskrim tertanggal 28 Juni 2013. Pada laporan yang beredar di kalangan wartawan pada Kamis (4/7/2013) sore tersebut tertulis pelapor bernama Helena dan terlapor Benny Mamoto dan kawan-kawan.

Benny dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan karena memblokir rekening perusahaan Helena, PT SMC yang mengurusi tukar nilai mata uang atau money changer. Kemudian, pada Kamis malam, seorang polisi yang diketahui Kompol AD disebut menyelinap masuk ke ruangan staf Benny dan mengambil dua dokumen. Kedatangan AD diduga terkait pengusustan laporan Helena. Terkait Helena, menurut Benny kasusnya masih dalam penyidikan BNN.

Kasus tersebut diduga terkait pencucian uang narkoba. Adapun Kompol AD dan Helena diduga kenal dekat. Berdasarkan sumber Kompas.com Kompol AD adalah penyidik yang pernah menangani kasus Helena.

"Helena itu binaan AD. Saat proses pemeriksaan mungkin ada proses interaksi," ujarnya kepada Kompas.com pada Sabtu (6/7/2013) siang.

AD sendiri memiliki reputasi yang buruk di BNN. Pria lulusan Akademi Kepolisian tahun 1998 itu dikeluarkan dari BNN pada akhir tahun 2011 yang lalu karena memberikan lencana penyidik milik BNN kepada Andre Samsul Malik. Andre Samsul Malik adalah salah seorang tersangka kasus narkotika yang ditangkap oleh petugas Direktorat IV Narkotika Bareskrim Polri. Andre juga diketahui memiliki mobil dengan pelat nomor B 88 BNN. Diduga mobil itu digunakan untk memuluskan aksinya menyalahgunakan narkotika.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com