Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden SBY Tak Akan Laporkan "Jersey" dari Ronaldo ke KPK

Kompas.com - 27/06/2013, 12:26 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono tidak akan melaporkan kaus sepak bola atau jersey pemberian bintang sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Alasannya, pemberian hadiah tersebut memang tidak diwajibkan dilaporkan ke KPK.

"Masukan kepada kami dari beberapa pihak bahwa itu tidak perlu dilaporkan ke KPK," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Jakarta, Kamis (27/6/2013).

Menurut Julian, bisa saja jersey tersebut dilaporkan jika memang diwajibkan. Pihaknya masih menunggu informasi kepastian perlu tidaknya dilaporkan ke KPK.

Ketika disinggung langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi yang melaporkan gitar dengan tanda tangan personel Metallica, Robert Trujillo, ke KPK, Julian tidak mau membandingkannya. Kini, gitar itu disita negara untuk dilelang.

"Saya tidak bisa dalam posisi membandingkan antara kaus yang diterima Pak Presiden dengan gitar atau benda lain," kata Julian.

Sebelumnya, pihak KPK menyebut jersey Real Madrid yang diterima Presiden SBY dan Ibu Negara bukanlah hadiah yang patut dilaporkan KPK. Namun, KPK akan menyambutnya jika Presiden melapor.

Jersey yang diterima SBY dan Ani dianggap KPK berbeda dengan kasus gitar yang diterima Jokowi. Gitar bas yang diterima Jokowi berasal dari panitia konser Metallica, bukan dari Robert sehingga wajib dilaporkan dan disita.

Diberitakan sebelumnya, Presiden dan Ibu Negara menerima jersey di sela-sela acara Bali Save Mangrove, Save Earth (BSMSE), di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Bali, Rabu (26/6/2013). Ronaldo ditunjuk sebagai Duta Forum Peduli Mangrove (FPM) Bali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Nasional
    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Nasional
    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Nasional
    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    Nasional
    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Nasional
    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
     Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Nasional
    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    Nasional
    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Nasional
    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Nasional
    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Nasional
     Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Nasional
    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    Nasional
    PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

    PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

    Nasional
    Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

    Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com